Pengantar Pembangunan
Sosial
I. Pendahuluan
Tulisan
ini membahas tentang suatu pendekatan alternatif untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia yang dikenal dengan istilah Pembangunan Sosial. Pembangunan
Sosial ciri utamanya adalah berusaha untuk menyelaraskan antara kebijakan
sosial dengan tujuan peningkatan pembangunan ekonomi. Ketika pendekatan
kelembagaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berupa lembaga amal
dan lembaga belas kasihan bermunculan, pekerjaan sosial dan administrasi
pekerjaan sosial bersentuhan dan bersinggungan dengan pembangunan
ekonomi ternyata keduanya tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, tujuan
pembangunan sosial adalah menyelaraskan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial
secara luas yang merupakan proses pembangunan secara keseluruhan. Hal demikian
itulah yang ditekankan di dalam pembangunan, menyangkut berbagai hal dan
fokusnya makro, yang menjadikan ciri pembangunan sosial dengan pendekatan
pembangunan yang lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.
Pembangunan sosial lebih
mementingkan pendekatan kelembagaan dan residual yang sebelumnya didominasi
oleh pemikiran kesejahteraan masa lalu. Ketika ahli dan penganut
pendekatan residual dan kelembagaan menyarankan bahwa sumberdaya masyarakat
sangat terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka pendekatan
kelembagaan dan residual justru telah dilaksanakan secara luas di
seluruh Negara dalam semua aspek kesejahteraan. Meskipun dua pendekatan
tersebut ada perbedaan dalam merumuskan kebijakan dalam
mengalokasikan berbagai sumberdaya untuk kesejahteraan sosial, tetapi keduanya
membuat intervensi sosial sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Keduanya
secara umum tergantung pada persoalan ekonomi khususnya untuk pendanaan. Tidak
satupun di antara keduanya menekankan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan
sosial yang bisa mengatasi masalah keuangan yang terjadi sewaktu terjadi krisis
ekonomi, sehingga di masyarakat terjadi keragu-raguan, ketidakpastian, dan tidak
harmonisnya antara kebijakan sosial dengan kebijakan di bidang
ekonomi.
Pendekatan
pembangunan sosial lebih penting dari perdebatan para ahli di dalam menyikapi
perbedaan pendekatan kelembagaan dan residual dengan jalan
menghubungkan secara langsung program kesejahteraan sosial dan
program kebijakan pembangunan ekonomi. Hal demikian telah diujicobakan secara
besar-besaran di Negara berkembang yang biasa disebut dengan Negara dunia
ketiga, yang di Negara tersebut kedua kebijakan belum bisa berjalan sebagaimana
mestinya, yang terpenting adalah penyelarasan antara kebijakan sosial dengan
kebijakan ekonomi. Meskipun pendekatan pembangunan sosial cocok bagi semua
masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, penekanannya
adalah pada pemenuhan kebutuhan seluas mungkin dan komitmen pada pembangunan
ekonomi yang ditekankan pada pentingnya intervensi sosial yang cocok dengan
tujuan pembangunan. Hal ini akan dibahas dalam bab terakhir dalam tulisan
ini. Keserasian antara pembangunan ekonomi dan sosial akan digambarkan dengan
cara berbeda. Gambaran pada abad XX sangatlah jelas yang memerlukan pendekatan
baru untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin di dalam
tujuan pembangunan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial secara utuh sebagimana
dikonsepsikan pada masa lalu mendapat kritikan sangat luas, terutama dalam
melihat kenyataan yang masa itu terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan,
pengangguran struktural, dan berbagai kemunduran ekonomi lainnya. Sesuai dengan
kenyataan yang diuraikan seperti di atas para penganut kebijakan social
minimalis dari kaum radikal, melihat bahwa dengan mengurangi cadangan umum
dalam suatu Negara selama tahun 1980-an tidak hanya membuat lebih buruk
mengenai kebutuhan social, tetapi juga banyak masyarakat menjadi lebih bingung
dan menderita.
Berdasarkan hasil survey tentang
pendapat masyarakat mengenai kenyataan pembangunan ekonomi banyak yang
memberikan tanggapan bahwa intervensi social yang dilakukan oleh Negara
tentang program-program social sudah masuk akal dan logis, merata, dan sesuai
dengan kenyataan. Namun, jika sewaktu-waktu terjadi krisis ekonomi yang meluas
di seluruh dunia, program kesejahteraan social sesuai dengan pembangunan
ekonomi di dalam mengatasi masalah yang muncul secara luas. Di dalam hal ini
pembangunan social mengupayakan suatu pendekatan tidak hanya dengan kesadaran
mengenai kenyataan ekonomi secara luas, tetapi juga secara terus-menerus
meningkatkan pembangunan. Hal itulah yang menjadi sasaran utama pembangunan
social dan langkah intervensi social akan menyelaraskan dengan tujuan
pembangunan yang dicita-citakan.
1.1 Pembangunan dan Distorsi
Pembangunan
Istilah
pembangunan digunakan secara luas sekarang ini. Sebagian besar orang
mengkonotasikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang
ditandai dengan adanya industrialisasi. Istilah pembangunan juga bisa berarti
suatu proses perubahan sosial yang menghasilkan urbanisasi, peniruan gaya hidup
modern/barat, dan sikap hidup yang baru. Selain itu pembangunan juga
berkonotasi dengan kesejahteraan yang maksudnya adalah bahwa pembangunan bisa
mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat,
perbaikan kondisi rumah, dan keadaan kesehatan masyarakat. Meskipun pembangunan
mempunyai banyak konotasi yang berbeda-beda, tetapi konsep pembangunan secara
umum masih berhubungan dengan perubahan ekonomi. Banyak orang memaknai
pembangunan sebagai perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Resep pembangunan
ekonomi yang diadopsi sepanjang abad lalu telah menghasilkan suatu pertumbuhan
ekonomi atau perubahan sosial yang luar biasa. Karena Negara-negara barat dan
Negara berkembang di dunia ketiga telah mengalami perubahan yang luar biasa.
Ada sesuatu yang berbeda secara signifikan yang berkaitan dengan keberhasilan
di bidang pembangunan ekonomi tersebut di Negara barat dan berkembang yang
belum pernah terjadi diabad sebelumnya. Hal ini dikarenakan di seluruh dunia
sebelum abad XX kemampuan ekonominya hanya berkembang sekedarnya. Setelah perang
dunia banyak Negara di dunia melakukan pembangunan ekonomi, dan tidak ada satu
Negara di dunia yang mengukur kemampuan negaranya selain menggunakan indikator
perekonomian, terutama pertumbuhan ekonomi dari Negara yang bersangkutan.
Tingkat
kesejahteraan sosial juga berkembang secara signifikan sehubungan dengan
pertumbuhan ekonomi. Dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi di akhir abad
XIX, pada tahun 1980-an banyak Negara yang pendapatan perkapitanya lebih tinggi
dari sebelumnya, standart hidupnya meningkat, usia harapan hidupnya lebih
panjang, hidup lebih sehat, lebih baik tingkat pendidikannya, memiliki akses
kesehatan, dan penanganan sosial dibandingkan dengan beberapa ratus tahun yang
lalu. Laporan resmi yang dipublikasikan oleh PBB dan Bank Dunia mengungkapkan
bahwa hubungan yang signifikan terjadi antara peningkatan kondisi sosial yang
terjadi di Negara maju dengan Negara dunia ketiga. Meskipun demikian, terjadi
perampasan hak di Negara dunia maju atas Negara dunia ketiga, tetapi harapan
hidup masyarakat di Negara dunia ketiga menjadi lebih panjang, tingkat
pendidikan lebih tinggi, mendapatkan akses kesehatan, sanitasi lingkungan
terpenuhi, dan penyediaan air bersih cukup serta berbagai program penanangan
sosial lainnya menjadi meluas.
Kritik
membangun yang bersifat fesimistis bermunculan misalnya hubungan pembangunan
ekonomi tidak diikuti secara serasi dengan perkembangan sosial. Karena di
banyak Negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin kemiskinan masih melanda warga
masyarakatnya. Kondisi perumahan di kota di banyak Negara dunia ketiga
menyedihkan, kematian karena kelaparan melanda jutaan orang yang tinggal di
pedesaan, anak-anak jalanan tanpa tempat tinggal, remaja meninggal karena hamil
muda, banyak eksploitasi pekerja anak dan remaja. Hal demikian itu juga menjadi
catatan penting di Negara Industri karena di Negara tersebut terjadi orang tuna
wisma, kerusakan lingkuan kota, timbul berbagai penyakit endemik. Kesemuanya
itu menjadi keyakinan bahwa dari hasil pembangunan yang mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan sosial di akhir abad lalu, dan hal ini menjadi catatan
penting dari perubahan besar setelah terjadinya perang dunia kedua dan
kepemimpinan yang diktator yang pada masa tersebut terjadi kematian berjuta
orang. Selain itu di Negara maju juga terjadi pula pemusnahan kelompok
masyarakat tertentu, kebencian rasial dan suku secara brutal, kejahatan
kemanusiaan yang menindas wanita dan anak-anak terjadi di mana-mana.
Pembangunan
yang selama ini telah berlangsung memang telah berhasil meningkatkan kehidupan
ekonomi dan sosial pada akhir abad lalu, tetapi perkembangan ekonomi dan sosial
di awal abad XX kenyataan di atas mulai ada penyimpangannya. Tambahan pula
banyak kejadian setelah perang dunia kedua, sesungguhnya pembangunan berjalan
lambat dan banyak kejadian menunjukkan bahwa terjadi kebalikannya. Laporan
resmi menunjukkan bahwa banyak kejadian kemiskinan bertambah banyak di dunia
ketiga, khususnya di Afrika, Amerika Latin, selama tahun 1980-an. Di Negara
industri seperti Inggris dan Amerika Serikat banyak penelitian menunjukkan
bahwa proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah secara
signifikan selama akhir dekade ini. Data kemiskinan yang terjadi di
tengah-tengah kemakmuran kedua Negara merupakan salah satu masalah besar di
dalam isu pembangunan ssekarang ini. Di banyak bagaian dunia pembangunan
ekonomi tidak selalu diikuti dengan derajat perkembangan di bidang sosial.
Kenyataan semacam itu sering disebut dengan distrosi pembangunan.
Hambantan pembangunan (distorsi pembangunan) bisa muncul di masyarakat
yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi tidak diikuti seiring dengan
kemajuan pembangunan social. Di dalam suatu Negara masalah demikian tidak bias
hilang begitu saja melalui pembangunan ekonomi, tetapi lebih merupakan
kegagalan menyelaraskan tujuan pembangunan ekonomi dengan tujuan pembangunan
social dan tidak bias menjamin keberhasilan ekonomi yang dicapai sampai ke
seluruh masyarakat.
Meskipun
pembangunan ekonomi berlangsung pada derajad yang tinggi, kondisi mengenai
hambatan (distrosi) pembangunan berlangsung dan tidak bias diterima di Negara
industri seperti Inggris dan amerika Serikat. Di kedua Negara tersebut
pembangunan ekonomi gagal menghilangkan kemiskinan dan gagal meningkatkan
kesejahteraan social di semua lapisan masyarakat. Hal ini bukan berarti tidak
ada suatu perkembangan kesejahteraan social di kedua Negara tersebut. Tentu
saja pembangunan ekonomi di kedua Negara itu jelas mengalamai perkembangan
dalam meningkatkan standart kehidupan masyarakat yang ditandai dengan
meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Persoalannya adalah sebagian
masyarakatnya mengalami kegagalan secara signifikan dari suatu pertumbuhan
ekonomi yang luar biasa itu. Di kedua Negara di atas masalah yang dihadapi
adalah kerusakan lingkungan kota dan pedesaan sangat mencolok. Kerusakan
lingkungan kota bukan hanya berupa kerusakan lingkungan fisik saja, tetapi juga
kerusakan lingkungan social seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan,
perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penyalah gunaan obat, perampasan
hak-hak social masyarkat terjadi di mana-mana.
Masalah
hambatan (distorsi) pembangunan di Negara industri sebagai wujudnya adalah
wilayah Negara bagian Misissipi Amerika Serikat yang tingkat kemiskinannya
tertinggi di Negara tersebut, tingkat kematian bayinya lebih tinggi
dibandingkan dengan Negara dunia ketiga. Jadi wilayah ini bukan menunjukkan
tidak adanya pembangunan ekonomi, justru wilayah tersebut menjadi lalu lintas
perdagangan minyak yang melalui sungai Missisipi dari Baton menuju Ner Orleans.
Tambahan lagi, alat pembersih tumpahan minyak tidak memadai dari perusahaan
multinational lainnya menambah limbah lingkungan di wilayah itu karena ada
perusahaan pupuk, kimia, dan produk serupa lainnya. Di wilayah tersebut juga
terdapat sejumlah kota besar yang menjadi pusat transportasi, perdagangan,
bisnis, wisata, kantor perusahaan. Di sana juga ada wilayah pertanian yang
cukup luas yang menggunakan teknologi pertanian yang sudah modern bias
menghasilkan beras, katon, kecap, gula, sayuran, dan banyak lagi hasil
pertanian lainnya untuk komoditi eksport. Ada juga wilayah pelabuhan yang kaya
akan hasil laut dan mempunyai kesempatan yang baik untuk pertanian modern.
Barangkali bias dikatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kemiskinan
dan menumpuknya masalah social lainnya. Berjalan berdampingan antara
pembangunan ekonomi dan kondisi social di wilayah itu menjadi contoh klasik
dari distorsi pembangunan yang berlangsung.
Hambatan (distorsi) pembangunan
terjadi di banyak Negara di dunia ketiga, seperti diuraikan di depan
sesungguhnya hanya beberapa Negara sedang berkembang mempunyai pengalaman
mengatasi masalah distorsi pembanguna sejak setelah perang dunia kedua.
Meskipun demikian di banyak Negara proses pembangunan mengalami hambatan
(distorsi) yang serius. Barangkali bias menjadi contoh tidak harmonisnya antara
tujuan pembangunan ekonomi dengan tujuan pembangunan social juga dapat
ditemukan di Amerika Latin yang pertumbuhan ekonomi sangat bagus, tetapi
kemiskinan dan perampasan hak-hak social sering terjadi di sana. Selain itu di
Amerika Latin juga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di
masyarakat, kekayaan dan kemiskinan berjalan berdampingan, investasi di dalam
dunia pendidikan dan pelayanan social masyarakat sangat rendah, tingkat
pertumbuhan pengangguran sangat tinggi dan sangan mengkawatirkan bagai ‘bom
waktu’.
Serupa dengan apa yang terjadi di
Amerika Latin distorsi pembangunan juga terjadi di Afrika dan Negara Asia,
khususnya di kedua wilayah tersebut kemajuan ekonomi berkat adanya eksploitasi
sumber daya alam. Di Namibia misalnya pembangunan Negara itu dengan
menggali kekayaan alam di dalam tanah (mineral) yang bias meningkatkan standart
hidup segelintir orang kulit putih, tetapi sebagian besar masyarakat Negara itu
dalam kondisi kemiskinan yang nyata. Demikian juga hal itu terjadi di Negara
Gabon yang terkenal dengan istilah Emir Afrika itu mempunyai sumber daya minyak
yang sangat banyak. Gabon menjadi Negara dengan pendapatan per kapita tertinggi
di benua Afrika, tetapi 70 persen rumah di ibukota Negara itu tidak
tersedia air bersih yang mencukupi dan proporsi anak yang masuk sekolah dasar
lebih rendah dibandingkan dengan Negara miskin lainnya di benua Afrika.
Distorsi pembangunan tidak hanya
ditunjukkan dalam bentuk kemiskinan, perampasan hak rakyat, tingkat kesehatan
yang rendah, tidak tersedia rumah, tetapi juga rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Di banyak masyarakat, suku dan ras yang minoritas
didiskrinasikan dengan jalan membatasi kesempatan berusaha sehingga sulit
meningkatkan standart kehidupannya. Kelompok kecil dan pribumi seringkali
merupakan bagian masyarakat yang tidak beruntung. Berada di wilayah pedalaman,
diasingkan di dalam suatu wilayah buangan yang hanya sedikit kesempatan untuk
berkembang, kelompok-kelompok yang demikian dalam kondisi kemiskinan
dan dirampas hak-hak sosialnya dengan jalan rasialisasi, diskriminasi, dan
seringkali mendapatkan posisi social yang sangat rendah di dalam masyarakat.
Contoh lain distorsi pembangunan
adalah kekerasan terhadap wanita, dan pembatasan hak azasi wanita yang
mengurung jutaan wanita di seluruh dunia. Meskipun wanita menyokong sebagian
besar pembangunan ekonomi, tetapi perempuan sering tidak mendapatkan bagian
sesuai kontribusinya. Tenaga kerja juga terjadi ketidak adilan di
pedesaan, di sector informal meskipun terjadi perkembangan di sector industri,
penghasilan mereka lebih rendah daripada kaum pria. Statusnya di pinggiran dan
banyak lagi kondisi ketidakadilan dan ketergantungan mereka. Berkaitan dengan
distrosi pembangunan di banyak Negara di dunia posisi anak-anak yang tidak
beruntung karena mereka bekerja dan dieksploitasi untuk membantu perekonomian
keluarganya. Mereka tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang memadai, tidak
terjamin kesehatannya dan tidak terjamin masa depannya karena kemiskinan dan
hak-hak mereka tercabut sebagai generasi masa dating.
Serupa dengan hal di atas
penghinaan dan kekerasan secara militer juga terjadi. Meskipun mempunyai hutang
yang sangat banyak, banyak Negara meneruskan kebijakan secara militer baik
secara halus maupun dengan menggunakan senjata. Kejadian semacam itu bukan
hanya membunuh generasi mendatang tetapi juga mengkorupsi dan menghilangkan
sumberdaya proyek-proyek sebagai upaya yang dapat merongrong dan
mengagalkan pembangunan ekonomi dan social. Ketika ekspansi militer dilakukan,
investasi di sector perusahaan dan industri, pendidikan, dan berbagai bentuk
lain dari peningkatan sumberdaya manusia terhenti, yang kemudian membuahkan
kemiskinan dan kesengsaraan.
Keadaan masyarakat dengan
distorsi pembangunan barangkali bias berbeda jika seandianya di dalam
masyarakat itu terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan
social. Negara-negara Eropa seperti misalnya Austria, Swedia, dan Swiss
merupakan Negara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita sangat tinggi
sekarang ini karena Negara-negara itu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi
dibarengi dengan upaya untuk terus menerus melaksanakan pembangunan social. Di
sana ditanamkan sangat besar investasi terhadap sumberdaya
manusia dan modal social, ada pendidikan yang menghasilan sumberdaya
sangat tinggi kualitasnya, perluasan program kesehatan dan pelayanan social dan
sangat efektif pelayanan jaminan social. Akhirnya, di ketiga Negara tersebut
sedikit orang mengalami kemiskinan dan ada penghargaan hak asasi manusia, yang
ditandai dengan sedikitnya kejahatan dan kekerasan di masyarkat. Masalah
distorsi pembangunan yang demikian dapat diminimalisasikan di Negara berkembang
seperti
Costa Rika, Singapore, Taiwan yang melakukan upaya secara sistematik untuk menjadi berlangsungnya pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan peningkatan tujuan pembangunan social. Meskipun di Negara berkembang yang disebutkan di atas tidak menerapkan pembangunan ekonomi secara muluk-muluk, tetapi di Negara yang bersangkutan selalu berupaya menjamin bahwa pembangunan ekonomi harus bejalan beriringan dengan komitmen yang tinggi dengan pembangunan social.
Costa Rika, Singapore, Taiwan yang melakukan upaya secara sistematik untuk menjadi berlangsungnya pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan peningkatan tujuan pembangunan social. Meskipun di Negara berkembang yang disebutkan di atas tidak menerapkan pembangunan ekonomi secara muluk-muluk, tetapi di Negara yang bersangkutan selalu berupaya menjamin bahwa pembangunan ekonomi harus bejalan beriringan dengan komitmen yang tinggi dengan pembangunan social.
Walaupun, ketiga Negara
berkembang yang diseubutkan di atas merupakan Negara kecil dan merupakan Negara
dunia ketiga, tetapi masalah distorsi pembangunan tersebar luas di seluruh
dunia ketiga. Distorsi pembangunan merupakan masalah yang serius di Negara-negara
Industri Eropa dan Uni Sovyet. Untuk memahami distorsi pembangunan di
Negara-negara tersebut dan di banyak masyarakat lainnya, pengukuran diperlukan
untuk melihat peningkatan pembangunan ekonomi dan dalam waktu yang bersamaan
untuk menjamin bahwa pembangunan social telah dilakukan dengan prioritas yang
besar. Akhirnya kesemuanya itu dibutuhkan pemahaman yang seksama perbedaan
antara pembangunan ekonomi dan tujuan pembangunan social agar menjadi suatu
proses yang dinamis dan dapat dipahamai dan disadari semua pihak.
1.2 Perlunya Pembangunan Sosial
Dengan
menitik beratkan masalah yang muncul dari adanya distorsi pembangunan maka
diperlukan perhatian yang seksama. Sikap yang mementingkan kepentingan politik
belaka di tahuan 1980-an yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan social,
tidak bertanggung jawa, terlalu besarnya pengaruh pemerintah dan berbagai
interpretasi miring lainnya harusnya mulai sekarang mulai berkurang. Ketika
banyak orang percaya pada decade lalu bahwa kebangkinan kekuatan pasar bias
mengatasi masalah social, karena kepercayaan yang besar itu berasal dari solusi
yang ditawarkan system kapitalisme mulai mengalami kemunduran. Sekarang
saatnya menyadari bahwa kesempatan telah datang untuk
melakukan persetujuan bersama antara pemerintah, masyarakat dan perseorangan di
seluruh dunia bahwa kebutuhan sosia dapat dicapai dengan arti melakukan
kebijakan berhasil guna dan berbagai program yang langsung tertuju pada isu
kesejahteraan social.
Penerimaan gagasan yang demikian
itu disebut dengan pembangunan bekelanjutan yang telah dipublikasikan di awal
tahun 1990-an yang merupakan laporan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang merupakan indikasi dari perhatian internasional mengenai kesejahteraan
social. Di Amerika Serikat sendiri upaya untuk mengatasi masalah social seperti
di wilayah Mississipi terus dikombinasikan antara pembangunan ekonomi dengan
program-program social yang mengindikasikan pelaksanaan atas pengakuan dari
laporan PBB tersebut. Berdasarkan keputusan konferensi tingkat tinggi PBB
tentang Pembangunan Sosial pada tahun 1995 banyak Negara berjanji akan
merencanakan dan melaksanan keputusan PBB itu. Pada kesempatan tersebut
diungkapkan bahwa setelah masa suram itu, kesejahteraan social kembali menjadi
isu penting di berbagai seminar internasional. Dengan disponsori Negara-negara
maju prospek pembaharuan tentang pendekatan pembangunan social lebih baik
dibandingkan dengan sebelumnya.
Seperti
dalam uraian sebelumnya, pembangunan social merupakan suatu pendekatan untuk
mempertinggi kesejahteraan social yang cocok karena tidak hanya meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengkritisi masalah distorsi pembangunan
ekonomi. Kondisi yang bersamaan antara kekayaaan dengan serba kkekurangan
merupakan cirri di banyak Negara sekarang ini yang akan bias dikurangi dengan
menyelaraskan antara pembanguan ekonomi dan tujuan pembangunan social.
Bertambahnya jumlah kemiskinan yang terus berlangsung tidak bias diterima oleh
Negara maju, oleh karena itu mereka mengupayakan dan mengkombinasikan secara
terus menerus antara ukuran pembangunan ekonomi dengan ukuran pembangunan
social. Serupa dengan hal itu meluasnya kemiskinan yang berdampingan dengan
perkembangan dunia ketiga tidak bias dikurangi dengan hanya mengandalkan solusi
ekonomi tanpa melihat kondisi social yang sebenarnya.
Pembangunan
social berupaya melakukan pendekatan utuh (macro perspektif) yang memfokuskan
pada masyarakat, terutama pada perencanaan intervensi dengan suatu pendekatan
perubahan yang dinamis terencana, umum, yang kesemuanya itu menuju keselarasan
antara intervensi social dengan upaya pembangunan ekonomi. Pendekatan
pembangunan social merupakan suatu pendakatan yang unik yang mengintegrasikan
tujuan ekonomi dan social. Hal-hal demikian tidak disadari yang pembangunan
ekonomi hanya ingin mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi, tetapi
sesungguhnya akan mengabaikan tujuan pembangunan social. Itulah sebabnya
pembangunan social dirumuskan kembali di dalam kesempatan ini yang merupakan
proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan proses pembangunan yang
dinamis.
Munculnya
pembangunan social yang merupakan suatu pendekatan dalam meningkatkan
kesejahteraan social, yang hal itu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi,
kemungkinan hal itu telah dilakukan oleh Negara Inggris pada masa colonial baik
di Afrika dan Negara lainnya di tahun 1940-an – 1950-an yang sekarang juga
masih dilakukan di banyak Negara lainnya. Setelah PBB mengakui tentang
pembangunan social yang merupakan suatu pendekatan di tahun 1960-an, ide
pembangunan social sesungguhnya mulai meluas ke seluruhdunian. Berbagai
kelompok kecil yang diprakarsai pekerja social di Amerika Serikat, pendekatan
pembangunan social telah diperkenalkan ke Negara industri.
Meskipun perspektif pembangunan
social tidak begitu popular di Negara industri maju sekarang. Namun konsep
pembangunan social setiidaknya telah diterima di kalangan akdemis. Tambahan
lagi, bidang pembangunan social masih dalan kerangka teoritis dan
belum berkembang sehingga kala itu masih membingungkan apa yang dimaksud dengan
pembangunan social serta untuk apa dirumuskan. Meskipun definisi masih dirasa
sangat kurang, namun sejumlah artikel dibahas tentang pembangunan social yang
serba sedikit. Di dalam bukunya Jones dan Pandey 1981 disebutkan bahwa tidak
ada suatu buku pun yang membahas pembungan social secara lengkap.
Masalah muncuk ketika
menggabungkan berbagai hal tentang suatu pendekatan pembangunan social.
Beberapa konsep pendekatan mengenai pembangunan social mulai dirumuskan, tetapi
tidak seroangpun menerima konsep itu. Hal ini berkaitan ddengan tidak adanya
upaya yang dilakukan untuk menganalisis dan menyusun sistematika mengenai
pembangunan social kala itu dan hanya sekedar menjadi ucapan belaka, sehingga
pembangunan social menjadi tidak jelas dan tidak diperlukan.
II. Definisi Pembangunan Sosial
Suatu yang sangat penting untuk
menanggapi masalah distorsi pembangunan seperti yang telah diuraikan di dalam
bab pendahuluan. Dengan memperhatikan keselarasan kebijakan sosial dengan
mengukur rencana pembangunan ekonomi, pembangunan sosial menawarkan langkah
yang unik untuk mengatasi masalah distorsi pembangunan. Pembangunan sosial juga
menawarkan upaya makro yang luas mengenai kesejahteraan sosial, menerapkan di
dalam berbagai strategi guna mempertinggi tingkat kehidupan seluruh masyarakat. Dengan
demikian pembangunan sosial mengemukakan pendekatan lengkap dan dinamis untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial sekarang ini.
Dalam bab ini akan diuraikan
mengenai berbagai konsep tentang pembangunan sosial. Selain itu juga berusaha
mencari definisi pembangunan sosial secara resmi dan penjelasan dari beberapa
karakteristiknya. Di sini juga diuraikan lebih mendalam tentang pembangunan
sosial, setelah itu berbagai ciri pembangunan sosial akan diuraikan dan akan
dijelaskan di bagian terakhir.
Dalam bagian ini dimulai dengan
menghubungkan antara konsep pembangunan sosial dengan konsep kesejahteraan
sosial dan juga dianalisis perbedaan pendekatan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial. Di sini akan dijelaskan juga termasuk philantropi,
pekerjaan sosial, dan administrasi sosial. Pembangunan sosial dapat
didefinisikan sebagai pendekatan kesejahteraan sosial yang mengemukakan suatu
langkah efektif dalam mengatasi masalah sosial saat ini. Dengan menjelaskan
perbedaan antara pembangunan sosial dengan pendekatan lainnya, pembangunan
sosial yang merupakan alternatif unik tentang pendekatan yang lebih jelas
tentang pembangunan.
Selain itu dalam bab ini juga
dirumuskan mengenai definisi resmi pembangunan sosial yang merupakan kerangka
bahasan dalam bab ini. Definisi ini diilhami oleh suatu pandangan bahwa
sekarang ini adanya pemikiran mengenai ekonomi modern yang menggabungkan
berbagai perspektif disiplin ilmu pengetahuan sosial terbaru dan masalah
ekonomi untuk menghadapi isu ideologis sekarang ini.
Akhirnya bab ini akan menjelaskan
lebih mendalam tentang definisi lainnya mengenai pembangunan sosial yang telah
dirumuskan di berbagai bidang ilmu di masa lalu. Kesemuanya akan dibahas
sehingga menjadi kajian di dalam perspektif pembangunan sosial. Sebagaimana
dijelaskan di depan istilah pembangunan sosial telah dirumuskan di dalam bidang
yang berbeda-beda seperti di dalam ilmu psikologi, sosiologi, pekerjaan sosial,
dan studi pembangunan. Walaupun demikian masing-masing bidang ilmu
memandang pembangunan berbeda-beda, dan masing-masing memberikan kontribusi di
dalam perumusan perspektif pembangunan sosial.
2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial
Pembangunan
sosial dipandang sebagai suatu pendekatan yang berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial. Bersama dengan pendekatan lainnya seperti philantropi
sosial, pekerjaan sosial, dan administrasi sosial atau pengelolaan sosial.
Kesemuanya itu telah melembaga yang merupakan suatu pendekatan dalam
kesejahteraan sosial. Sebelum membahas mengenai perbedaan pendekatan-pendekatan
di atas, makna dari kata kesejahteraan sosial perlu dibahas terlebih dahulu.
Gagasan tentang kesejahteraan sosial merupakan konsep sentral dari pembangunan
sosial, dan akan selalu menjadi bahasan pokok selanjutnya.
Istilah
kesejahteraan sosial sekarang ini banyak menyimpang terlalu jauh. Meskipun arti
aslinya adalah suatu kemuliaan, menunjukkan suatu keadaan sosial yang luas,
kesenangan dan kecukupan, kebanyakan sekarang ini makna kesejahteraan sosial
lebih kepada belas kasihan, dan di Amerika Serikat, kesejahteraan sosial
berarti pemberian bantuan kepada keluarga miskin dan anak-anaknya. Di sana
kesejahteraan sosial lebih bermakna menjadi kesalahan atau pengkianatan. Jika
seorang wanita mencari kesejahteraan dikenal dengan kesejahteraan ibu, yang
mereka seringkali dikatakan sebagai orang malas, tidak mau mencari pekerjaan,
dan hanya mengandalkan pelayanan pemerintah. Hal ini merupakan kebalikan dari
apa yang dikemukakan pendahulu (pahlawan) di Amerika penggunaan istilah
kesejahteraan sosial berkonotasi dengan keadaan kesejahteraan ekonomi,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan politik seluruh bangsa.
Makna
kesejahteraan dalam pembahasan ini diambil dari konotasi yang lebih luas
mengenai konsep kesejahteraan sosial. Yang digunakan di dalam bahasan sekarang
ini adalah kesejahteraan sosial yang merupakan kondisi sosial, yang bukan
bermakna amal yang diberikan kepada individu atau kelompok oleh pemerintah
maupun lembaga kesejahteraan sosial.
Sangat
sulit untuk merumuskan definisi kesejahteraan sosial secara tepat. Konsep
kesejahteraan sosial selalu mengandung aspek subyektif dan positif karena dapat
didefinisikan secara deskriptif, kualitatif atau juga dengan menggunakan ukuran
empiris. Meskipun tidak ada kesepakan tentang kondisi khusus mengenai
kesejahteraan sosial, barangkali sumbangan yang diberikan ilmuwan sosial adalah
mengukur kuantitatif mengenai unsur-unsur kesejahteraan sosial.
Ilmuwan
sosial yang memandang untuk mengembangkan pengukuran kuantitatif dari
kesejahteraan sosial biasanya menggunakan berbagai teknik untuk sampai pada
konsep yang bisa dipertahankan. Salah satu tekniknya adalah membandingkan
indikator dan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur kondisi sosial.
Statistik yang berkenaan dengan hal itu disebut dengan indikator karena dapat
memberikan indikasi atau gambaran mengenai kondisi sosial di masyarakat yang
berbeda. Sebagai contohnya adalah tingkat pengangguran, tingkat kematian bayi,
tingkat kejahatan, tingkat buta huruf, rendah umur harapan hidup, persentase
lulusan sekolah, kemiskinan, dan kondisi sosial lainnya. Tingginya angka
kejahatan, pengangguran, kemiskinan, dan masalah serupa merupakan pertanda dari
rendahnya derajat kesejahteraan sosial. Sebaliknya jika di dalam masyarakat
sedikit pengangguran, sedikit kemiskinan, sedikit kejahatan, tinggi harapan
hidupnya, dan tinggi kemelekhurufannya dapat dikatakan sebagai suatu
kondisi yang tinggi derajad kesejahteraan sosialnya.
Teknik
yang lain adalah dengan mengkombinasikan berbagai indikator itu ke dalam satu
indikator kesejahteraan sosial. Sebagaimana Nancy Baster (1972) mengatakan
bahwa ide tentang perumusan indikator kesejahteraan sosial itu dikembangkan
oleh lembaga penelitian PBB di Geneva pada tahun 1960-an yang kala itu ilmuwan
sosial merumuskan definisi kesejahteraan sosial adalah standart hidup suatu
masyarakat. Selanjutnya berbagai indikator kesejahteraan sosial itu disebut dengan
PQLI (Psysical Quality of Life Index) oleh D. M. Morris (1979), atau indek
perkembangan sosial (Index Social Progress, Richard Estes 1985), dan yang
terakhir indikator pembangunan manusia (Human Development Indicator) yang
dikembangkan oleh UNDP (United Nations Development Programme 1990) yang
hanya sedikit menggunakan komponen indikator kesejahteraan sosial.
Tambahan
lagi beberapa ilmuwan melakukan penelitian untuk menanyakan kepada masyarakat
tentang keingintahuan dan kepedulian sosial serta persepsinya mengenai
kesejahteraan sosial. Temuan dari penelitian tersebut dibandingkan dengan
penelitian serupa yang dilakukan di masyarakat, wilayah, dan negara yang
berbeda untuk memandang secara perasaan subyektif mengenai kesejahteraan
sosial. Melalui cara demikian sangat mungkin ditemukan situasi
sosial yang bisa dihubungkan dengan persepsi positif mengenai kesejahteraan
sosial atau bukan.
2.2 Definisi Kesejahteraan Sosial
Dalam
hal ini sangat mungkin membuat definisi dan konsep kesejahteraan sosial dan
berbagai definisi yang bermacam itu telah dirumuskan di masa lalu. Dalam
tulisan ini yang dimaksud dengan kondisi kesejahteraan sosial adalah menyusun
dan membandingkan tiga unsur. Unsur pertama adalah seberapa besar masalah
sosial dapat diatasi, kedua seberapa luas kebutuhan dapat terpenuhi, dan ketiga
seberapa besar kesempatan untuk berkembang tersedia. Ketiga hal di atas
mencakup individu, keluarga, kelompok, dan seluruh masyarakat. Selain itu tiga
hal itu harus juga bisa terjadi di tingkat sosial yang berbeda dan sampai
kepada setiap tingkat masyarakat sehingga semuanya merasa senang dengan keadaan
kesejahteraan sosial.
Semua
keluarga dan masyarakat sesungguhnya mempunyai masalah sosial, tetapi besarnya
bisa berbeda dan cara penanganannya juga berbeda. Contohnya konflik dapat
diatasi dengan baik oleh keluarga, tetapi terkadang konflik menimbulkan ketidak
harmonisan hubungan sosial, terkadang sampai menimbulkan perpecahan dalam
keluarga. Kekerasan dan kejahatan lebih efektif jika dicegah dengan
pengendalian komunikasi daripada metode lainnya. Serupa dengan itu sewaktu
masyarakat terkendali dengan kebijakan kependudukan maka pengangguran menurun,
namun demikian masyarakat lainnya amat sulit memecahkan masalah sosial yang
dihadapi dengan efektif. Umumnya masyarakat ada yang mampu mengendalikan
masalahnya dan yang lain kesulitan karena masyarakat itu terpenuhi
kesejahteraan sosialnya dan lainnya tidak. Jika suatu masyarakat gagal dalam
mengatasi masalah sosialnya maka disebut sebagai gagal-sosial (Richard Titmus
1974).
Semua
manusia, keluarga, kelompok, dan masyarakat memerlukan
kebutuhan sosial jika mereka ingin medapatkan kesenangan
hidup. Kebutuhan umumnya merujuk kepada kebutuhan dasar yang diperlukan untuk
bertahan hidup, seperti misalnya gizi, air minum bersih, dan tempat berlindung,
tetapi kebutuhan itu juga terdapat di berbagai tingkat kelompok dan masyarakat.
Sekarang ini hampir semuanya setuju bahwa masyarakat mempunyai kebutuhan dasar
yang juga berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, keharmonisan hubungan
sosial, tersedia cukup air minum, dan keamanan sosial. Jika suatu masyarakat
dapat terpenuhi kebutuhan seperti di atas berarti masyarakat tersebut dapat
dikatakan terpenuhi kesejahteraan sosialnya.
Akhirnya
kesejahteraan sosial bisa terwujud jika masyarakat berusaha menciptakan
kesempatan sosial bagi anggotanya untuk maju dan mengaktualisasikan potensinya
dirinya. Jika masyarakat terkendala dalam mencapai suatu kemajuan dapat
dikatakan gagal mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain itu jika suatu
masyarakat tidak bisa menyediakan pendidikan, lapangan kerja, dan lainnya dalam
arti tidak bisa menyediakan kesempatan untuk berkembang bagi anggota
masyarakatnya, terjadi banyak kejahatan dan kekerasan, sulit mencari
alternatif, banyaknya anak haram berarti tidak terpenuhi kesejahteraan
sosialnya. Hilangnya kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu
karena adanya ’kegagalan sosial’.
Ketiga
dimensi di atas yakni penyelesaian masalah sosial, pemenuhan
kebutuhan dasar, mempertinggi kesempatan berusaha, dengan dikombinasikan dengan
berbagai cara guna mencapai kesejahteraan sosial. Jika kesemuanya tersedia
dengan baik di seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya maka
dalam masyarakat itu terjadi kepuasan kesejahteraan. Namun sebaliknya, bilamana
suatu masyarakat gagal dalam memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan
masyarakat itu gagal dalam kesejahteraan sosialnya.
Tentu
saja, pendekatan untuk mendefinisikan kesejahteraan sosial tidak bermaksud
untuk mengungkapkan konsep yang tepat dan standart bagi masyarakat apakah
tercukupi kesejahteraannya atau tidak. Penggunaan ukuran kuantitatif seperti
statistik sosial atau indikator yang dibahas sebelumnya hanyalah bermaksud untuk
membuat suatu keputusan. Walaupun demikan, definisi yang telah dikemukan
tersebut berupaya memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang kesejahteraan
sosial.
Sekarang
ini tidak seorangpun yang tidak mengenal kesejahteraan sosial yang merupakan
upaya pemerintah untuk melakukan penanganan sosial. Meskipun akhir-akhir ini
pemerintah di Eropa dan Amerika Utara memperluas penanganan sosial dan
berasumsi bahwa inilah tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial. Dari sejarah kemanusiaan, indidvidu dalam keluarga akan
dibantu oleh keluarganya untuk mencapai kesejahteraannya. Mereka berusaha untuk
mengatasi masalahnya dengan berusaha, dan terus bekerja keras untuk
mendapatkan penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan sosialnya.
Jika
individu, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap
anggota keluarganya berarti berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial,
dan yang lainnya memberikan dorongan sepenuhnya. Kebanyakan masyarakat secara
budaya bertanggung jawab kepada masyarakatnya, sanak keluarganya serta
tetangganya, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Serupa dengan hal di
atas agama-agama di dunia menyediakan berbagai amal sebagai tanggung jawab
keagamaannya, terkadang hal itu mencakup seluruh tanggung jawab terhadap semua
kebutuhan. Tindakan amal keagamaan tersebut muncul dengan disertai pendekatan
organisatoris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di abad sembilan
belas, dengan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
Demikian juga hal demikian keterlibaan pemerintah dalam mendorong usaha
kesejahteraan sosial.
Sekarang
ini dapatlah diidentifikasi tiga lembaga yang melakukan pendekatan tentang
peningkatan kesejahteraan sosial. Pertama adalah kedermawaan sosial (social
philanthropy) yang mengandalkan dana pribadi, usaha sukarela, dan berbagai
sumber dana lainnya. Kedua, pekerjaan sosial yang mendasarkan diri pada
pekerjaan profesional untuk mencapai tujuan kesejahteraan untuk membantu
individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, adalah pendekatan yang dilakukan
oleh intervensi pemerintah yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga
kesejahteraan sosial. Pendekatan yang ketiga disebut dengan pendekatan
administrasi kesejahteraan sosial atau biasa disebut dengan penanganan sosial
atau pendekatan kebijakan sosial.
Ketiga
pendekatan di atas berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang
dilakukan di seluruh dunia. Hal ini kemungkinan berbeda dengan pendekatan
pembangunan sosial, yang sampai saat ini belum banyak diadopsi oleh banyak
negara. Kunci pendekatan pembangunan sosial yang berbeda dibandingkan dengan
pendekatan lainnya adalah upaya mengaitkan hubungan kebijakan sosial dengan
program-program yang secara langsung bersama dengan proses pembangunan ekonomi.
3.1 Kedermawanan Sosial dan
Pemberian Amal
Kedermawanan
sosial (social philantrophy), berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
dengan terus mendorong penyediaan berbagai kebutuhan individu dan menangani
orang yang membutuhkan. Dengan peningkatan secara sistematik kedermawanan
sosial sekarang lebih berkembang, kedermawanan merupakan cikal bakal dari
kesejahteraan sosial. Kebanyakan sejarah menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial
telah dilakukan oleh manusia dalam bentuk amal, dan kegiatan amal itu
seringkali dilandasi dan didorong oleh keyakinan keagamaan. Di masa Judais
kuno, sebagai contohnya petani harus menyisakan hasil panennya bagi orang lain
yang sangat membutuhkan. Di jaman Kristen kuno, gereja memberikan hadiah bagi
orang miskin. Dan di Islam ada zakat yang merupakan kewajiban setiap umatnya
sebagai perbuatan amal. Tentu saja hal demikian di atas sekarang masih ada yang
berjalan, dan perbuatan amal yang dilandasi keagamaan masih banyak dilakukan
untuk membantu orang yang membutuhkan.
Kedermawanan
sosial telah dilaksanakan tidak hanya sebagai kegiatan amal semata, tetapi
dengan menggunakan organisasi yang menyediakan penanganan khusus bagi
orang sakit, tunawisma, dan anak terlantar. Sekarang lembaga yang khusus
menangani masalah tertentu juga tumbuh seperti lembaga orang jompo, rumah sakit
jiwa, dan anak yatim. Kesemuanya itu melaksanakan prinsip pendekatan
kedermawanan sosial.
Walaupun
demikian lembaga atau panti merupakan bentuk umum dari kedermawanan sosial.
Lembaga yang bukan panti juga ada. Lembaga semacam itu dapat berkembang dengan
baik di pertengahan abad yang lalu. Di pertengahan abad lalu ada lembaga
kedermawanan sosial yang sangat besar berkembang di Eropa dan Amerika Utara.
Kebanyakan menyediakan makanan bagi orang miskin, sandang, dan berbagai
kebutuhan materi lainnya. Selain itu juga mengupayakan bimbingan dan penyuluhan
mengenai berbagai masalah sosial. Beberapa lembaga di antaranya peduli terhadap
pembinaan mental, menyelamatkan wanita dan anak-anak dari kecanduan alkohol,
gelandangan dan prostitusi. Saat itu dibutuhkan koordinasi dari berbagai
aktivitas amal yang berbeda itu untuk tujuan kedermawanan sosial. Setelah itu
muncul berbagai lembaga tertentu, misalnya organisasi amal masyarakat (charity
organization society) yang tidak hanya mengkoordinasikan usaha kedermawanan
sosial, tetapi juga merumuskan teknik baru yang diperlukan bagi pekerja sosial
profesional.
Ketika
itu derma sosial menjadi semakin sekuler. Meskipun organisasi keagamaan kala
itu didominasi kegiatan amal, banyak lembaga amal tanpa mengatasnamakan
keagamaan juga muncul. Sekarang ini banyak kedermawanan sosial berciri sekuler,
tentu saja lembaga-lembaga sosial yang berada di bawah lembaga keagamaan juga
masih berlangsung bahkan dalam skala besar.
Sekarang
ini kebanyakan organisasi amal membantu masyarakat dalam hal pendapatan,
barang-barang, atau pelayanan sosial lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kedermawanan
sosial menitik beratkan pada masyarakat yang tidak dapat mengatasi masalahnya
sendiri, dan masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dan pelayanan
sosial masyarakat secara keseluruhan. Secara historis pelayanan sosial
berdasarkan amal dapat dibedakan antara masyarakat yang sepantasnya ditolong
dan mana yang tidak patut ditolong. Yang patut mendapatkan pertolongan adalah
mereka yang tergolong orang tua (jompo), orang cacat, anak-anak atau lainnya
yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Orang yang tidak patut ditolong
adalah orang yang kuat fisiknya tetapi menganggur, dan mereka tidak bisa
melepaskan diri dari ketergantungan karena berkaitan dengan masalah tingkah
laku seperti misalnya penyalahgunaan obat terlarang atau kejahatan. Umumnya semua
yang disebutkan di atas menerima kedermawanan sosial bukan untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya seperti barang kebutuhan pokok atau pelayanan
sosial. Kedermawanan sosial keberadaannya sangat tergantung kepada
kebaikan pemerintah berupa dana dan sebagai tanggung jawab pemerintah telah
menarik pajak dari masyarakat untuk membantu kegiatan amal.
Tidak
semua kegiataan kedermawanan sosial yang memperhatikan masyarakat yang memang
membutuhkan, selama abad ke sembilan belas, ketika kegiatan amal berkembang
pesat di Eropa dan Amerika Utara, kedermawanan sosial juga melakukan reformasi
sosial dan berusaha meningkatkan keadaan sosial. Kelompok yang melakukan
kedermawanan sosial banyak dibantu oleh golongan kelas menengah
untuk membantu mengatasi masalah sosial dengan kebijakan politik dan sosial.
Selain itu mereka menekan pemerintah untuk memperkenalkan penanganan sosial,
membuat undang-undang yang bisa melindungi eksploitasi dan diskriminasi, dan
juga melindungi orang yang kurang beruntung.
Banyak
pengkritik yang bersifat ragu-ragu untuk bisa mereformasi usulan para pemimpin
berbagai lembaga amal kepada negara, karena usulan terkadang harus disertai
dengan kekuatan politik yang biasanya atas interes politik tertentu, reformasi
undang-undang belum tentu menghasilkan suatu perubahan seperti yang diinginkan.
Meskipun demikian, keberhasilan dalam mereformasi tidak bisa ditunda lagi.
Walaupun begitu, banyak contoh sejarah dalam mereformasi penanganan sosial
melalui perundangan sosial tidak pernah berhasil karena tidak diperkenalkan
kepada masyarakat luas sebelumnya. Kadang-kadang reformasi terjadi karena
ketakutan adanya kekacauan sosial dan juga berkembangnya kepentingan kelompok
politik tertentu untuk memenangkan pemilu. Dalam kasus yang lain, keberadaan
reformasi sosial dan hubungannya dengan perilaku reformasi biasanya berkaitan
dengan upaya untuk mempengaruhi orang lain.
Apapun
alasannya, reformasi lembaga sosial akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Di
Amerika Serikat akhir abad 19 yang dikenal dengan kemajuannya karena banyak
menghasilkan reformasi tentang perundang-undangan, salah satu tokohnya adalah
Jane Adam, dia bisa mempengaruhi kebijakan politik dalam pemerintahan masa itu.
Karena dia mempunyai hubungan sangat baik dengan presiden Teddy Rosevelt, dan
kebijakan sang presiden banyak dipengaruhi Jane Adam itu. Di Inggris, di
masyarakat Febian seorang tokoh yang bernama Beatrice dan Sidney Webb aktif
dalam memperkenalkan reformasi sosial. Mereka menggunakan strategi ’menyerap’
sehingga mereka mendapatkan dorongan politis untuk mempengaruhi pemimpin
pemerintahan di Inggris untuk membuat reformasi kebijakan sosial.
Pendekatan
amal sosial sangat berhasil dilaksanakan di negara industri maju, tetapi serupa
dengan pembangunan sosial itu dapat pula terjadi di semua negara
berkembang. Tambahan lagi, di Eropa telah tumbuh sangat cepat
sejumlah lembaga amal internasional yang mengkhususkan diri dalam memberikan
bantuan keuangan, ekonomi, sosial dan proyek di masyarakat. Beberapa lembaga
seperti Oxfam misalnya menjadi sangat besar, multinasional organisasi sehingga
mempunyai banyak dana dan program yang sangat luas. Ketika usaha amal berusaha
keras untuk memperkenalkan konsep kesejahteraan sosial dengan menyediakan
barang-barang dan pelayanan sosial bagi yang membutuhkan, banyak lembaga amal
internasional juga memperkenalkan pendekatan pembangunan sosial.
3.2 Pekerjaan sosial dan
Intervensi Profesional
Pekerjaan
sosial merupakan suatu pendekatan terorganisir guna meningkatkan kesejahteraan
sosial dengan melandaskan pada kemampuan profesional individu untuk memecahkan
masalah sosial. Pekerjaan sosial pertama kali muncul di negara industri di
akhir pertengahan abad ke 19. Pekerjaan sosial awalnya merupakan upaya dari
organisasi amal masyarakat yang didirikan di London pada tahun 1860. Organisasi
ini merupakan kegiatan amal yang sistematis. Pemimpin organisasi ini melakukan
kritik terhadap pemerintah tentang praktek amal yang tidak adil bagi
masyarakat. Mereka mengusulkan untuk membantu orang yang membutuhkan diperlukan
suatu penelitian yang hati-hati terhadap keadaan sekitar klien yang telah
mempengaruhi dirinya dan klien itu memerlukan bantuan, dan bukannya orang yang
tidak memerlukan bantuan. Tambahan lagi, pekerja sosial yakin bahwa pertolongan
itu diberikan dalam waktu yang terbatas. Klien menerima bantuan agar mereka
bisa mencari pekerjaan atau dengan kata lain agar mereka bisa mandiri.
Pengangguran akan menyebabkan orang tidak terhormat dan dapat memberikan
sumbangan pada pertambahan orang yang bermasalah sehingga menambah beban usaha
kesejahteraan sosial.
Untuk
merealisasikan ide tersebut, organisasi amal masyarakat merekrut wanita sebagai
sukarelawan yang terpelajar dan bisa mengunjungi rumah-rumah para penyandang
masalah sosial untuk melakukan penyelidikan terhadap kondisi sekitar dari orang
yang membutuhkan bantuan tersebut. Para sukarelawan juga mengembangkan rencana
aksi berupa rehabilitasi para penerima bantuan itu. Mereka juga
menyediakan konsultasi, membangun kepercayaan terhadap banyak orang
miskin dan menghadapi masalah tingkah laku yang menyebabkan kondisinya seperti
itu. Para pioner dari organisasi amal masyarakat setidaknya telah meletakkan
dasar bagi adanya pekerjaan sosial modern sekarang ini, dan pekerjaan
sosial masih terus berlangsung dalam usaha untuk menangani masalah sosial bagi
orang yang membutuhkan sampai detik ini.
Sejak
awal abad ke 19 pekerjaan sosial memang didasarkan pada perkembangan akademis
dan profesional yang telah tersebar di seluruh dunia. Dari informasi yang
disebarkan oleh Perhimpunan Pekerja Sosial Internasional menunjukkan bahwa
pekerjaan sosial telah mendapatkan pengakuan secara luas. Ketika organisasi
amal semacam itu didirikan pada tahun 1928, hanya sedikit anggotanya, khususnya
di negara industri. Di tahun 1973 anggotanya telah menjadi lebih banyak yaitu
459 dan tersebar di 66 negara di dunia. Di tahun 1983 bertambah lagi menjadi
476 anggota. Sampai sekarang terus bertambah anggota baru seiring dengan
bertambahnya organisasi amal masyarakat di seluruh dunia.
Pekerjaan
sosial mempunyai ciri-ciri khusus karena mendasarkan diri pada individu
terpelajar yang profesional untuk memperkuat usaha kesejahteraan sosial
terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarkat. Walaupun demikian banyak
orang masih menganggap bahwa pekerjaan sosial merupakan bentuk usaha keras dari
praktek amal sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan tidak
profesional. Anggapan semacam itu tidaklah benar, karena sekarang pekerjaan
sosial telah menggunakan profesionalisasi yang berkualitas yang umumnya berasal
dari berbagai perguruan tinggi ataupun pendidikan tinggi lainnya. Mereka telah
mendapatkan pengalaman ilmiah yang dapat menambah kemampuannya di dalam
memahami masyarakat tentang tingkah laku klien, penyebab masalahnya, dan telah
bisa mencari solusinya. Mereka juga mempelajari bagaimana fungsi kelompok dan
komunitas dalam kehidupan di masyarakat. Mereka mempunyai banyak teknik
intervensi dan berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah kliennya. Para
pekerja sosial telah mengembangkan profesionalisme dalam bidang pekerjaannya
sehingga mereka dapat menggabungkan pendekatan teoritis dengan pendekatan
praktek lapangan di berbagai lembaga sosial serta cukup menyediakan persiapan
dalam menangani klien secara langsung. Pekerjaan sosial bercirikan pada
intervensi langsung dan dengan menggunakan profesionalismenya mereka dapat
memecahkan maslah sosial di masyarakat secara efektif.
Sekarang
ini, pekerja sosial telah tersebar di berbagai setting yang sangat luas baik di
sektor formal maupun non formal, ada di masyarakat maupun di berbagai lembaga
sosial. Walaupun demikian, banyak negara, yang mayoritas pekerja sosialnya
bekerja di sektor pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Mereka bekerja
di berbagai lembaga sosial seperti lembaga kesejahteraan anak, pekerja sosial
sekolah, pekerja sosial rumah sakit, bantuan sosial masyarakat, pekerjaan
sosial medis, koreksi, perumahan, genontologi, dan psikiatri sosial. Ada juga
yang bekerja di organisasi sosial nirlaba, dan sekarang ini banyak pekerja
sosial yang bekerja di organisasi sosial seperti rehabilitasi penyalahgunaan
obat terlarang, pembinaan tenaga kerja, dan berbagai fasilitas kesejahteraan
sosial lainnya. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat misalnya telah ada
yang membuka praktek konsultasi pribadi terhadap klien dengan layaknya seorang
pasien pergi ke dokter.
Secara
tradisional, pekerja sosial mengupayakan penanganan pemulihan yang berusaha
untuk mencari cara penyelesaian masalah individu, dan keluarga. Hal itu
ditekankan pada terapi sosial yang merupakan refleksi dari keberpihakan motif
profesional secara sistematis. Di abad ke 19 , ketika pekerjaan sosial muncul
pertama kali, umumnya hanya menerima masalah seperti kemiskinan, gelandangan,
orang sakit, butahuruf, dan kejahatan yang umumnya disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian individu. Banyak orang percaya bahwa sakit sosial dapat
dikurangi dengan melakukan bimbingan sosial, dan dengan membantu masyarakat
meningkatkan fungsi sosialnya. Ketika pekerja sosial menyadari bahwa masyarakat
membutuhkan bantuan sesungguhnya mereka tidak mandiri, dan mereka percaya bahwa
orang yang membutuhkan bantuan itu dapat dibantu dan diatasi agar mereka
menjadi mandiri.
Sekarang
ini pekerjaan sosial menyandarkan pada bimbingan dan bentuk intervensi kepada
kliennya untuk memecahkan masalah sosial masyarakat. Pekerjaan sosial harus
mempunyai fokus, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan bentuk lain yaitu
dengan menyediakan berbagai layanan sosial. Bentuk pekerjaan sosial nonremedial
termasuk di dalamnya adalah kebijakan sosial, penelitian pekerjaan sosial,
bimbingan sosial kelompok, perencanaan sosial lokal, dan gerakan sosial
masyarakat. Tambahan lagi, walaupun sifatnya kecil tetapi ada kelompok aktivis
pekerja sosial, yang mereka melakukan pekerjaannya di dalam perspektif
pembangunan sosial. Walaupun demikian, aktivitas mereka ada di sekeliling
mereka yakni pekerjaan sosial. Mereka peduli dan fokus terhadap penyakit
patologis sosial baik yang menyangkut individu, keluarga dan masyarakat serta
mengupayakan mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat. Ketika banyak
pekerja sosial ada di dalam usaha nonremedial, pendekatan pekerjaan sosial
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lainnya yakni usaha
kesejahteraan sosial yang remedial. Sebagaimana akan dibahas dalam bagian akhir
ini, banyak pekerja sosial berusaha mengadopsi perspektif pembangunan sosial ke
dalam pekerjaan sosial. Walaupun demikian, banyak yang harus dilakukan sebelum
kebenaran pembangunan sosial akan diterima sebagai suatu profesi.
3.3 Administrasi sosial dan
Penyediaan Layanan Kesejahteraan
Pendekatan
administrasi sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat
dengan membentuk program-program sosial di pemerintahan yang bertujuan untuk
mempertinggi kesejahteraan sosial bagi warga masyarakatnya dengan menyediakan
berbagai layanan sosial. Pendekatan ini disebut dengan kebijakan sosial atau
pendekatan layanan sosial. Agak berbeda dengan usaha amal sosial yang berusaha
langsung dengan melakukan amal pribadi, pendekatan administrasi sosial langsung
bersumber pada masyarakat ke seluruh warga negara tanpa kecuali. Pendekatan
administrasi sosial didasarkan atas idea bahwa pemerintah bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan warganegaranya, sehingga pemerintah harus menyediakan
sejumlah layanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Undang-undang
kemiskinan misalnya, yang berlaku di pemerintahan Elizabeth I di Inggris,
seringkali diakui sebagai keterlibatan pemerintah di dalam usaha kesejahteraan
sosial. Walaupun demikian, ada yang lebih awal yakni yang dilakukan sebagai
intervensi pemerintah adalah Hammurabi’s pada zaman Babylon kuno dengan upaya melindungi
janda dan anak yatim. Meskipun demikian, UU kemiskinan Elizabeth merupakan
peraturan yang sangat lengkap sebagai bentuk intervensi sosial oleh pemerintah.
Agak berbeda dengan sebelumnya, penyediaan usaha kesejahteraan sosial yang
bersifat lokal, tidak dikelola dengan baik, terbatas, bantuan terhadap orang
miskin juga pernah dilakukan. UU kemiskinan di Inggris itu menjadi dasar
program layanan sosial di era modern sekarang ini. Usaha membantu pendapatan
dan bentuk sumbangan lainnya kepada masyarakat yang tidak bekerja, atau hanya
sedikit mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka.
Ketika
undang-undang kemiskinan menfokuskan diri hanya terhadap sebagian masyarakat
yang membutuhkan, UU itu akhirnya melakukan intervensi oleh pemerintah atas usaha
kesejahteraan sosial. Sebaliknya, pemerintah di abad ke 19 saat itu telah
mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat dan
pendidikan, membuat peraturan kerja di perusahaan pertambangan dan pabrik dan
juga melindungi eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak. Atas dasar pengaruh
para pembaharu di masyarakat kelas menengah, kelompok dagang dan pengaruh faham
sosioalis, akhirnya pemerintah mulai memperkenalkan pendidikan untuk
masyarakat, keamanan sosial, pelayanan kesehatan kepada kaum pekerja. Selama
abad ke 19 pemerintah menyediakan layanan sosial di negara industri
dan setelah itu menyebar ke seluruh pelosok dunia. Di tahun 1950-an menjadi
meluas meliputi seluruh masyarakat. Di banyak negara, banyak pelayanan sosial
dilakukan secara menyeluruh. Sebagai contohnya di Inggris keamanan sosial dan
pelayanan kesehatan diperkenalkan setelah berakhirnya perang dunia ke II yang
meliputi seluruh masyarakat Inggris raya.
Contoh
di dalam masyarakat modern sekarang ini adalah pelayanan yang mencakup
pendidikan umum, keamanan sosial, jaminan kesehatan, perumahan, bantuan
keuangan terhadap keluarga dan pelayanan sosial lainnya. Pemerintah di negara
industri mempunyai program layanan sosial secara luas dan negara menerapkan hal
itu yang sering disebut dengan istilah negara sejahtera (welfare state).
Pendekatan administrasi sosial sesungguhnya berkaitan dengan negara sejahtera
sekarang ini.
Hal
itu juga dilakukan dengan menggunakan model pembangunan yang secara bersama-sama
juga diterapkan di dunia ketiga. Walaupun penanganan sosial di negara dunia
ketiga dilakukan tidak seluas di negara maju, tetapi keterlibatan pemerintah
juga mulai bertambah dan berkembang dalam usaha kesejahteraan sosial. Proses
itu dimulai dari administrator pemerintahan kolonial yang memperkenalkan serba
terbatas pelayanan sosial masyarakat di zaman itu yaitu tahun 1930-an sampai
tahun 1940-an. Setelah banyak negara merdeka, negara dunia ketiga,
pemerintahnya berusaha untuk menyediakan layanan sosial. Meskipun layanan
sosial tidak selalu dibutuhkan oleh pemerintah di daerah, yang awalnya untuk
masyarakat kota, tidak ada suatu komplin atau keberatan bahwa intervensi
pemerintah nyata-nyata telah membantu peningkatan kesejahteraan sosial di
negara berkembang. Kemajuan layanan sosial itu ditandai dengan adanya layanan
pendidikan dan kesehatan. Meskipun di negara berkembang masih jauh dari
memuaskan layanan sosialnya, tetapi secara signifikan telah dirasakan dengan
banyaknya anak yang masuk sekolah, tingkat penurunan butahuruf, tersedianya
layanan kesehatan, adanya pengendalian wabah penyakit, hal itu semua merupakan
penyediaan layanan sosial yang ada di negara berkembang.
Selama tahun 1980-an, banyak
pemerintahann di negara berkembang memotong anggaran belanjanya, hal ini
mempengaruhi tersedianya layanan sosial, sehingga muncul layanan sosial yang
bersifat komersial. Di negara berkembang cadangan umum yang berupa devisa
menipis sehingga juga dilakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan yang
berkaitan dengan program layanan sosial. Pengurangan anggaran belanja tersebut
kemudian mendorong tumbuhnya ideologi antipati tentang pola intervensi yang
dilakukan pemerintah yang dianggapnya statis. Hal demikian merupakan ciri umum
dari layanan pemerintah di abad ke XX. Dengan kebijakan yang radikal, setelah
itu pelayanan sosial oleh pemerintah akhirnya menurun intensitasnya.
Walaupun demikian, akhirnya juga
muncul kekecewaan secara luas atas pendekatan welfare state, yang menggunakan
administrasi sosial itu. Para penganut pendekatan hak radikal berpendapat bahwa
dengan adanya pengurangan anggaran belanja negara semacam itu sesungguhnya
ingin membawa kemakmuran dan kesejahteraan negara, tetapi janji seperti itu
justru yang terjadi adalah sebaliknya yakni bertambahnya kemiskinan, perampasan
hak asasi manusia, terjadinya kerusakan lingkungan perkotaan,
terjadinya banyak kejahatan dan kekerasan. Dengan kata lain, kelemahan
pendekatan administrasi sosial secara konvensional telah disadari
dan pendekatan baru sedang diusahakan dan diuji. Pendekatan itu disebut dengan
pendekatan pembangunan sosial yang menawarkan suatu prospek tertentu yang ingin
memperbaiki keterbatasan pendekatan administrasi sosial, yang berusaha
menghubungan pembangunan kesejahteraan sosial lebih efektif berdampingan dengan
pembangunan secara keseluruhan.
IV. Pendekatan Pembangunan Sosial
Pembangunan
sosial berbeda dengan pendekatan amal sosial, pekerjaan sosial, dan
juga administrasi sosial dalam berbagai segi. Tidak serupa dengan Pilantrophy,
pekerjaan sosial, serta administrasi sosial, pembangunan sosial tidak hanya
menangani masalah individu dengan menyediakan layanan dan menyediakan kebutuhan
atau rehabilitasi serta pemecahan masalah yang bersifat individu. Lebih dari
itu pembangunan sosial menitik beratkan pada komunitas dan
masyarakat, dan juga merupakan proses dari suatu struktur sosial.
Pembangunan
sosial merupakan pendekatan komprehensif (lengkap/holistik) dan juga bersifat
umum. Berbeda dengan philantrophy dan pekerjaan sosial, pembangunan sosial
tidak hanya menyediakan dan membantu orang miskin, tetapi juga mencari jalan
untuk mempertinggi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pembangunan
sosial disebut juga suatu pendekatan dinamis, dan mencakup proses pertumbuhan
dan perubahan. Berbeda dengan berbagai pendekatan lainnya yang perhatian
utamanya memelihara tersedianya tingkat kesejahteraan, pembangunan sosial lebih
dari itu bukan merupakan bentuk statis, melainkan suatu pendekatan yang aktif
di dalam upaya proses pembangunan.
Pembangunan
sosial mempunyai ciri khusus yang berusaha untuk mengembangkan usaha
pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial secara terus menerus berusaha menemukan
integrasi sosial dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan memahami kedua hal
itu pembangunan sosial adalah sebagai upaya secara integral dari proses dinamis
suatu pembangunan. Penekanan pembangunan sosial adalah pada pembangunan yang
bercirikan sebagai suatu pendekatan pembangunan sosial. Dengan proses
pembangunan ekonomi dan sosial dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari mata
uang. Pembangunan sosial tidak terwujud tanpa pembangunan ekonomi dan
pembangunan ekonomi tidak bermakna tanpa disertai peningkatan kesejahteraan
sosial bagi semua anggota masyarakatnya.
Upaya
untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan sosial dalam berbagai program
layanan sosial merupakan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan sosial
masyarakat, hal ini merupakan pembeda pembangunan sosial dengan pendekatan
lainnya. Secara umum, pendekatan philantrophy dan pekerjaan sosial tidak
tertuju pada masalah yang berkaitan dengan isu ekonomi. Tentu saja beberapa
pengecualian seperti misalnya organisasi amal masyarakat utamanya di negara
berkembang, telah ditetapkan proyek pembangunan ekonomi lokal. Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, dan diuraikan di dalam awal pembahasan ini beberapa
pekerja sosial berusaha untuk memperkenalkan pembangunan sosial di dalam
pekerjaan sosial. Akhir-akhir ini berbagai rencana untuk memasukkan pekerjaan
sosial komunitas di dalam proyek pembangunan ekonomi. Meskipun demikian usaha
yang bersangkut paut dengan pembangunan sosial merupakan kegiatan utama yang
secara terus menerus menjadikan intervensi sosial sebagai pusat perhatiannya.
Pendekatan
administrasi sosial muncul secara langsung menyertai kegiatan ekonomi.
Penanganan sosial tergantung pada dana pemerintah yang berasal dari pembayaran
pajak masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dana yang dikumpulkan itu digunakan
untuk menyokong kegiatan program-program pemerintah yaitu pembangunan ekonomi.
Para perumus pembangunan administrasi sosial seperti misalnya William Beveridge
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan banyaknya pengangguran merupakan
kejadian penting dari usaha kesejahteraan sosial. Walaupun demikian, pendekatan
administrasi sosial secara terus menerus juga menjadi bagian dari usaha
pelayanan kesejahteraan sosial, yakni menyetarakan kebijakan ekonomi dengan
kebijakan sosial. Lebih dari itu di banyak negara industri maju, hubungan
antara pelayanan sosial dengan pembangunan ekonomi menimbulkan ketergantungan.
Pendekatan administrasi sosial pada awalnya tertarik untuk menyediakan
kebutuhan akan pelayanan sosial, dengan jalan mengatur upah minimum dalam
rangka kesejahteraan sosial secara standart, selain itu juga membantu orang
lanjut usia, orang cacat, pengangguran dan kelompok penganggur lainnya.
Pelayanan sosial menjadi bagian dari konsep penting ekonomi dan pelayanan
sosial menjadi tergantung pada tersedianya dana yang ada. Dana tersebut
dikumpulkan dari berbagai wajib pajak terutama pajak penghasilan dari pekerja
dan dari berbagai usaha yang di suatu negera.
Pelayanan
sosial demikian rawan akan ketergantungan. Sebagai contoh, jikalau ekonomi
mengalami resesi misalnya, keperluan dana untuk membiayai usaha kesejahteraan
sosial berkurang, sehingga tekanan keuangan dalam pemerintahan menjadi
meningkat. Serupa dengan itu keperluan untuk pelayanan sosial sangat dibutuhkan
diwaktu krisis ekonomi terjadi dan banyak orang memerlukan pertolongan,
sedangkan dana pemerintah tidak mencukupi. Saat bersamaan kebutuhan meningkat
untuk pelayanan sosial sewaktu perekonomian mengalami kemandegan, hal itu
disebabkan adanya eksploitasi atas UU radikal yang dilaksanakan pada tahun
1970-an dan 1980-an. Pelayanan sosial yang didefinisikan sebagai hak radikal
justru menimbulkan penyebab utama mundurnya perekonomian, sehingga membatasi
usaha perluasan konsep welfare state itu sendiri. Tambahan lagi, pelayanan
sosial tidak bisa berkembang sedangkan orang jompo dan orang penyandang masalah
sosial lainnya sangat tergantung pada apa yang disediakan pemerintah. Masalah
lainnya juga timbul dengan kondisi lebih buruk karena berkurangnya pajak dan
kesulitan ekonomi yang berkepanjangan.
Tidak
sama dengan pendekatan administrasi sosial, pembangunan sosial berusaha
menyelaraskan intervensi sosialdengan usaha-usaha pembangunan ekonomi. Usaha
tersebut terus disebarluaskan oleh negara berkembang dengan mengintegrasikan
kebijakan sosial dengan kebijakan ekonomi. Berdasrkan tujuan pembangunan yang
sesungguhnya pembangunan sosial pertama kali muncul dalam konteks pembangunan
di negara berkembang.
Ketika
pendekatan pembangunan sosial berbeda dengan pendekatan lainnya, pembangunan
sosial juga mempunyai ciri sama dengan pendekatan lainnya. Serupa dengan
pendekatan ini, pembangunan sosial berusaha selalau peduli untuk selalu
mempertinggi kesejahteraan sosial warga masyarakatanya. Pembangunan sosial juga
menekankan pada usaha intervensi itu. Intervensi tidak secara otomatis diterima
sebagai bagian dari proses alami usaha kesejahteraan sosial, dengan demikian
pendekatan pembangunan sosial bukan berarti meniadakan pendekatan lainnya atau
meminimalisir usaha mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan
sosial tidak secara otomatis memfungsikan pendekatan administrasi sosial,
tetapi dengan konteks pembangunan ekonomi berusaha untuk mengaitkan
pelayanan sosial di dalam pembangunan ekonomi secara dinamis.
Pembangunan
sosial juga melihat dikotomi antara pendekatan residual dan kelembagaan atau
institusi yang telah banyak ditulis dalam banyak literatur kesejahteraan
sosial. Model kesejahteraan sudah secara luas digunakan dalam program-program
sosial klasik. Berbeda dengan pendekatan kesejahteraan sosial, pembangunan
sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sedangkan
pendekatan kesejahteraan sosial hanya untuk menyediakan kesejahteraan bagi
orang miskin, orang yang memerlukan penghasilan. Taxonomi demikian dapat
digunakan juga untuk mengatasi masalah sosial yang bersifat residual yang
kemungkinan sangat terbatas itu. Usaha pemberian bantuan dan stigma ketika
lembaga kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga universal dan normal, yang
merupakan bagian dari masyarakat.
Model
tersebut di atas juga bisa dikaitkan dengan pendekatan kesejahteraan sosial
yang dijelaskan sebelumnya. Philantrophy dan pekerjaan sosial terkadang juga
menghormati ahli kesejahteraan sosial residual, ketika pendekatan administrasi
sosial seringkali nampak sebagai suatu lembaga. Walaupun demikian, model
tersebut tampak nyata dalam isu pembangunan. Tentu saja, asumsi di atas
didasarkan bahwa biaya usaha kesejahteraan sosial dapat dipenuhi dari adanya
dana bidang ekonomi. Pendekatan pembangunan sosial dapatlah dikatakan sebaga
tiga model kesejateraan sosia yang kesemuanya berupaya meningkatkan pembangunan
dalam segi kesejahteraan sosial.
4.1 Ciri khusus Pembangunan
sosial
Pembangunan
sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial terencana guna
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai suatu proses dinamis dari
pembangunan ekonomi. Sebagaimana definisi resmi lainnya, definisi
pembangunan sosial berasal dari penderitaan atau kelemahan. Tetapi, definisi
tersebut berupaya untuk menangkap esensi dari segi pembangunan itu sendiri.
Dalam perspektif umum yang lebih mendalam masalah ini akan dibahas dalam bab
berikutnya, dalam hal ini kunci pokoknya adalah definisi di atas akan
dijelaskan serba terbatas di sini.
Pertama,
seperti ditekankan sebelumnya, proses pembangunan sosial adalah proses
pembangunan sosial yang tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan ekonomi. Hal
ini merupakan aspek unik yang ada di dalam pembangunan sosial jika dibandingkan
dengan model pembangunan lainnya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat. Meskipun pembangunan sosial hampir sama dengan pendekatan lainnya,
karena pembangunan sosial memusatkan perhatiannya pada masalah sosial dan
mengimplementasikan ke dalam kebijakan sosial dan program sosial lainnya untuk
mempertinggi kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan proses pembangunan.
Pendekatan yang lebih umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tidak
berhubungan dengan intervensi sosial secara langsung dengan pembangunan. Hal
tersebut akan dibahas lebih mendalam dalam bab ini nantinya.
Kedua,
pembangunan sosial merupakan suatu pendekatan interdisipliner yang dapat
digambarkan dan masuk ke dalam berbagai bidang ilmu. Sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, pembangunan sosial mendapat inspirasi khusus dari ekonomi
politik modern saat ini. Gambaran dalam ekonomi politik , pembangunan sosial
menggunakan dasar interdisiplin di dalam menganalisis dan memecahkan masalah
sosial saat ini dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial
juga menggunakan interdisiplin dalam masalah sosial baik di tingkat nasional
maupun internasional. Selain itu juga memperhatikan nilai, keyakinan dan
ideologi. Dengan menghadapi isu ideologi di dalam merumuskan intervensi sosial
sehingga dapat dibahas dan dianalisis secara kritis. Pengaruh ekonomi politik
ke dalam pembangunan sosial akan dibahas lebih mendalam di bagian lain tulisan
ini.
Ketiga,
konsep pembangunan sosial mencakup suatu proses. Pembangunan sosial merupakan
konsep dinamis yang merupakan gagasan dari perubahan dan pertumbuhan. Konsep
pembangunan selalu berkonotasi sebagai suatu perubahan positif. Definisi
standart menurut kamus menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses
pertumbuhan, perubahan, evolusi dan gerakan. Sebagaimana di bahas di bab
selanjutnya proses pembangunan sosial mengandung 3 aspek. Pertama, meniadakan
kondisi sosial tertentu yang pembangunan sosial berupaya untuk merubahnya.
Kedua, proses perubahan itu sendiri, dan ketiga, akhir dari kondisi yang
tujuannya pembangunan sosial tercapai.
Keempat,
proses perubahan, sebagaimana disusun oleh para penganjur pendekatan sosial,
perubahan sosial merupakan proses yang alamiah. Ketika suatu perkembangan ideal
terjadi ternyata dengan mudah orang mengolok-olok. Kemudian pendukung
pembangunan sosial menyatakan bahwa ada keyakinan tentang prospek yang baik
bagi kemanusiaan di masa mendatang. Banyak yang percaya bahwa tidak ada
alternatif lain, seperti keadaan sosial di banyak negara dunia akan menjadi
lebih buruk lagi seperti dekade lalu. Tetapi orang sinis menilai pembangunan
tidak bermakna apa-apa, tanpa harapan, sehingga tidak ada langkah apapun untuk
memperbaiki perkembangan seperti itu. Penganjur pembangunan sosial mengemukakan
bahwa mengembalikan gagasan mengenai peningkatan sosial sangatlah dibutuhkan.
Kelima,
proses pembangunan sosial melakukan intervensi sosial. Penganjur pembangunan
sosial menolak ide bahwa peningkatan kesejahteraan sosial akan muncul secara
alamiah sebagai hasil dari kerja ekonomi pasar atau kekuatan sejarah yang tidak
bisa dihindari. Meskipun begitu, mereka yakin bahwa usaha secara organisasi
atau terorganisir diperlukan untuk sampai pada peningkatan kesejahteraan
sosial. Mereka juga yakin bahwa manusia tidak akan membawa serta kegiatan
turun-naik, tetapi mereka akan mampu mempengaruhi masa depannya dalam konteks
sosial, ekonomi dan kekuatan politik secara luas. Proses pembangunan sosial
dapatlah disimpulkan sebagai usaha manusia secara langsung dengan menerapkan
rencana khusus dan strategi tertentu untuk mencapi tujuan pembangunan sosial
yang dicita-citakan.
Keenam,
tujuan pembangunan sosial diwujudkan ke dalam berbagai strategi. Berbagai
strategi mengupayakan langsung maupun tidak langsung untuk menghubungakan
intervensi sosial dengan upaya pembangunan ekonomi. Mereka mendukung berbagai
keyakinan atau ideologi mengenai bagaimana tujuan pembangunan sosial dapat
diraih dengan baik. Berbagai ideologi itu umumnya saling bertentangan satu
dengan yang lain, selain itu juga teori dan strateginya seringkali bertolak
belakang. Namun demikian para pemikir pembangunan sosial saat ini telah
mengadopsi sedikit doktrin maupun perdebatan tentang urgensinya dari pendekatan
yang bersifat prakmatis dengan strategi yang berbeda. Ketika mereka
menyadari tentang kesulitan dalam mengemukakan pendapatnya semacam itu, namun
mereka yakin bahwa perbedaan pendekatan secara ideologis semacam itu akan dapat
diselaraskan di dalam pembangunan sosial. Walaupun demikian, pendekatan
ideologi semacam itu mungkin akan menjadi semacam musim ideologi yang
berkembang dan diikuti banyak penganut. Hal demikian itu menjadi ciri dari
perkembangan ideologi setelah perang dunia kedua, dan akan tetap muncul di
kemudian hari.
Ketuju,
pembangunan sosial peduli kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga ruang
lingkupnya inklusif atau universal. Sebagaimana diuraikan di depan, pembangunan
sosial agak berbeda dengan pendekatan philantrophy dan pekerjaan sosial yang
tidak memfokuskan pada orang miskin. Walaupun begitu para pendukung pembangunan
sosial mendukung adopsi pendekatan yang berfokus makro yang langsung
memperhatikan masyarakat secara luas, wilayah, dan seluruh anggota masyarakat
dalam suatu negara. Ketika pembangunan sosial memperhatikan secara khusus hal
di atas mereka justru menyangkal dengan pertumbuhan ekonomi atau dampak dari
pembangunan ekonomi tidak akan muncul adnya kemiskinan, kerusakan kota,
kemelaratan di desa, diskriminasi minoritas. Tetapi mereka berpendapat bahwa
keadaan semacam itu karena adanya konteks intervensi universal.
Terakhir,
tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana
dijelaskan sebelumnya. Konsep kesejahteraan yang dipergunakan di sini adalah
makna yang sangat luas yang berkonotasi sebagai suatu kondisi kesejahteraan
bagi umat manusia. Ketika itu masalah sosial muncul dalam kehidupan masyarakat
yang bisa diatasi secara memuaskan, terpenuhinya kebutuhan dasar, kesempatan
kerja terbuka luas. Kondisi kesejahteraan sosial akan diwujudkan melalui
berbagai mekanisme atau menggunakan lembaga sosial. Dengan intervensi semacam
itu, tanggung jawab pembangunan sosial untuk selalu berkembang, fokusnya makro,
universal, integrasi antara kebijakan ekonomi dan sosial, fokus antar
masyarakat, terpilih, pendekatan yang berhasil guna, tepat guna, sehingga
akhirnya pembangunan sosial bisa terbuka untuk semua pendekatan bagi
peningkatan kesejahteraan sosial saat ini.
Definisi
pembangunan sosial seperti yang telah dijelaskan dalam bab ini hanya salah satu
dari berbagai definisi yang banyak sekali dan dipergunakan. Definisi lainnya
dari pembangunan sosial adalah sudah dirumuskan di dalam berbagai bidang ilmu
seperti ilmu psikologi, sosiologi, pekerjaan sosial dan studi pembangunan.
Untuk memahami perbedaan yang telah digunakan itu akan bisa membantu tidak
hanya untuk kepentingan dalam menjelaskan bidang itu sendiri, tetapi definisi
itu juga digunakan sebagai suatu perspektif.
Penelitian
ilmiah dari berbagai disiplin yang berbeda juga memberikan sumbangan dalam
merumuskan definisi pembangunan sosial yang digunakan di dalam pembahasan ini.
Sebagaimana telah disarankan sebelumnya, pendekatan ekonomi politik telah
memberi inspirasi tentang pemikiran pembangunan sosial. Selain itu di sini juga
akan dikemukakan kerangka ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan
bidang ekonomi dan proses sosial yang ada untuk mempertinggi usaha
kesejahteraan sosial. Selain itu juga berbagai karakteristik interdisiplin itu
juga telah memberikan wawasan yang lebih luas tentang pembangunan sosial.
5.1 Pembangunan Sosial dan
Psikologi Perkembangan
Di
dalam ilmu psikologi, istilah pembangunan sosial secara umum digunakan untuk
menggambarkan tentang perkembangan anak dan khususnya mengenai ketrampilan
tertentu yang telah dikuasai anak. Ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam
bidang ini sering menyebutnya dengan ’psikologi perkembangan’. Seperti
diuaraikan dalam pemikiran psikologi, pekerja sosial yakin bahwa pembangunan
sosial merupakan suatu proses positif dari perkembangan kepribadian yang
mendorong masyarakat secara kolektif menuju pada kesejahteraan sosial seluruh
warga masyarakatnya. Pekerja sosial yakin bahwa masyarakat dapat berkembang
jikalau individunya juga berkembang melalui pengalaman pribadi dan dengan
belajar sesama anggota masyarakat lainnya di dalam hal yang positif. Salah
seorang pencetus dari pendekatan ini adalah Henry Maas (1984), yang telah
menulis sangat mendalam tentang pemikiran psikologi ini. Konsepsinya tentang
pembangunan sosial akan diuraikan di bagian akhir pembahasan ini.
5.2 Sosiologi, Pembangunan Sosial
dan Perubahan Sosial
Konsep
pembangunan sosial tidak secara luas ada di dalam sosiologi, kecuali ahli-ahli
sosiologi di dunia sedang berkembang. Namun sosiolog telah mempopulerkan
pembangunan sosial di awal abad keduapuluh. Pembangunan sosial pertama kali
digunakan di dalam konteks studi sosiologi adalah perubahan sosial, perubahan
sosial merupakan kajian sosiologis penting dalam sosiologi abad lalu. Para
sosiolog terdahulu merumuskan definisi perubahan sosial atau disebut dengan
evolusi sosial adalah suatu proses transformasi kecil, sederhana, kemudian
menjadi masyarakat besar, kompleks, heterogen, dan meningkatnya modernisasi di
segala kehidupan.
Sosiolog
peduli terhadap masalah besar seperti itu dengan mempelajari perubahan
sosialnya, baik individu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses
perubahan sosial itu. Banyak sosiolog saat ini berusaha untuk menolak upaya
langsung di dalam proses evolusi masyarakat. Sosiolog Inggris yang sangat
terkenal yakni Herbert Spencer, menentang intervensi pemerintah terhadap
masalah sosial dan juga menentang pemberian bantuan sebagai amal. Dia
menjelaskan bahwa usaha manusia untuk terlibat dalam proses perubahan sosial
dapat terjadi secara alami dan jika ada intervensi maka akan menganggu
perkembangan evolusi masyarakat dan menghalangi perkembangan menuju masyarakat
yang lebih maju.
Sosiolog
lainnya tidak sependapat dengan hal di atas, terutama pemikiran Spencer itu,
mereka mengemukakan bahwa ada usaha untuk mempengaruhi evolusi masyarakat. Di
Amerika banyak kritik terhadap pemikiran Spencer itu, salah seorang di
antaranya adalah Lesterward yang mengusulkan istilah sosiologi terapan sebagai
cabang sosiologi yang mengkhususkan diri pada peningkatan kondisi sosial
masyarakat. Sosiolog lainnya juga ada yang tidak sepaham dengan Spencer, beliau
adalah sosiolog Inggris Leornad Bobhouse yang berhasil menerbitkan
bukunya yang berjudul pembangunan sosial tahun 1924. bobhouse yakin bahwa
tingkah laku manusia itu rasional yang dapat dikendalikan melalui proses
perubahan sosial dari berbagai pandangan.
Pemikiran
Bobhouse tersebut sesungguhnya tidak merupakan ide baru. Meskipun begitu, dia
yakin bahwa ilmu sosial akan merupakan alat untuk membangun masyarakat seperti
disarankan sebelumnya oleh filsof sosial dari Perancis yakni Count Henry Saint
Simon dan sahabatnya. Auguste Comte yang beliau sesungguhnya ahli matematika
yang kemudian disebut sebagai bapak sosiologi. Namun Bobhouse adalah salah satu
ilmuwan sosial yang mempergunakan istilah pembangunan sosial secara sistematis.
Dia juga merupakan salah satu orang yang membuat definisi pembangunan sosial
sebagau suatu proses yang pemerintah dapat mengambilnya sebagai perencanaan
logis untuk mendorong integrasi sosial dan kesejahteraan sosial. Konsepnya
tentang pembangunan sosial dapat mempengaruhi pemerintah suatu negara yang
mereka yakin akan sangat berharga jika di dalam perencanaan ekonomi dan
sosial terintegrasi.
Paling
tidak, Bobhouse telah meletakan dasar intervensi sosial sampai akhir abad dua
puluh lalu, sehingga sosiolog banyak yang menentang berbagai upaya melibatkan
atau menggabungkan pembuatan kebijakan dengan kesejahteraan sosial. Apapun yang
terjadi saran untuk menerapkan pengetahuan sosiologi di berbagai perencanaan
sosial terus berlanjut. Istilah perencanaan sosial dipopulerkan oleh Charles
North (1932) dan kemudian dapat diterima oleh sosiolog lainnya dan juga pekerja
sosial. Para pendukung lain tentang perencanaan sosial adalah Wonen Bennis dan
kawan-kawannya yang telah menerbitkan bukunya yang berjudul ’perubahan
perencanaan’ tahun 1961, selain itu juga Symon Chadal yang
menerbitkan bukunya berjudul ’pembangunan kemasyarakatan/ tahun 1973.
Ketika
ahli-ahli sosiologi mendefinisikan pembangunan sosial sebagai proses
perencanaan atau petunjuk perubahan, banyak yang lainnya membahas topik
tersebut di dalam pengantar berbagai buku. Benis dan kawan-kawan sebagai
contohnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai penerapan teknologi sosial
yang berasal dari pengetahuan sistematis dan tepat untuk membuat perubahan dan
tindakan logis (1961). Meskipun demikian definisi yang dibuat tersebut diluar
konteks, dan buku tersebut justru gagal menyediakan seperangkat resep khusus
untuk penerapannya, terutama pendekatan teknologi sosial itu untuk membuat
tindakan logis. Pemahaman sosiologis lain juga berisi tentang perencanaaan atau
pedoman pembangunan sosial yang hal demikian justru menambah masalah,
seharusnya berusaha mengalihkan pembangunan sosial ke dalam program dan
kebijakan.
Banyak
penulis membahas kemudian mendesak agar petunjuk perubahan itu merupakan nilai
yang ada di dalam demokrasi, kebebasan, kesempatan berusaha. Tambahan lagi,
hanya sedikit sosiolog yang menitik beratkan pada masalah kesejahteraan sosial
dan dapat digunakan sebagai pedoman perubahan sosial yang menuju kepada
peningkatan modernisasi masyarakat.
Keberadaan
definisi yang jelas tentang kebijakan dan program di dalam literatur sosiologi
disebut dengan pembangunan sosial di lingkungan sosiologis. Meskipun sosiolog
bekerja di bidang pembangunan di negara dunia ketiga, istilah yang telah
dikenal itu, nama perubahan sosial oleh para sosiolog dan telah menjadi
pemikian sosiologis. Walaupun Hall dan Midley (1988) menyarankan, masih
membutuhkan lebih banyak kerja keras sebelum sosiologi mewujudkan impiannya
tentang pendekatan khusus tentang kebijakan pembangunan. Meskipun sosiolog
tidak mendifinisikan pembangunan sosial di dalam khasanah program secara
khusus, penekanannya terhadap perubahan, intervensi, dan perkembangan
sosiologis, maka pembangunan sosial tidak akan dikenal secara luas dalam perspektif
pembangunan sekarang ini.
5.3 Pekerjaan Sosial dan
Pembangunan Sosial
Konsep
pembangunan sosial mencapai kepopulerannya di lingkungan pekerjaan sosial di
awal tahun 1980-an. Hal itu disebabkan atas usaha kelompok kecil pekerja sosial
di Amerika yang tergabung di dalam lembaga Internasional atau mereka bekerja di
negara berkembang. Publikasi pertama di bidang ini ditulis oleh Frank Faiva
(1977), John Jones dan Rama Pandey (1981) serta Daniel Sander
(1982), tulisannya sangat berpengaruh karena mampu mendorong pengembangan
pendekatan pembangunan sosial di bidang pekerjaan sosial.
Meskipun
pekerja sosial berusaha untuk memperkenalkan perspektif pembangunan sosial,
banyak definisi pembangunan sosial dapat ditemua di dalam abstrak sekilas dan
telah menawarkan langkah ideal khusus untuk intervensi. Banyak definisi
pembangunan sosial dirumuskan oleh pekerja sosial terlalu luas, sehingga kurang
bermakna. Akibatnya definisi tersebut tidak jelas seperti apa yang dimaksudkan
oleh para pekerja sosial itu ketika merumuskan pembangunan sosial.
Salah
satu contoh kesulitan merumuskan pembangunan sosial diungkapkan oleh Salima
Umar (1979) yang membuat definisi pembangunan sosial sebagai suatu proses
kepedulian pencapaian kemampuan yang terintegrasi, seimbang, dan gabungan dari
sosial dan ekonomi pembangunan di masyarakat, dengan memberikan penghargaan
berupa nilai, martabat kemanusiaan, kesamaan, dan keadilan sosial. Dia
mengatakan bahwa pembangunan sosial adalah menyeluruh (holistik), interdisiplin,
antar sektor dan antar wilayah. Menurut catatannya pembangunan sosial membentuk
masyarakat yang humanistik untuk mencapai kedamaian di dunia, dan peningkatan
kesejahteraan bagi semua orang. Definisi demikian merupakan model yang ideal
dan mulia, yang Omar mendefinisikan tidak hanya membawa pembangunan sosial
sebagai suatu kegiatan profesional, tetapi sampai membawa pembangunan sosial
mencapai tujuannya yakni mewujudkan atau memberikan peran pekerja sosial dalam
proses pembangunan sosial.
Banyak
definisi lainnya tentang pembangunan sosial yang para pekerja sosial justru
membuatnya terlalu luas, ideal, dan tidak jelas tentang masalah praktis. Kritik
semacam itu datang dari Gary Lloyd (1982) sangatlah jelas menggambarkan
bagaimana definisi itu dibuat samar-samar oleh para pekerja sosial. Lloyd
memperhatikan kebanyakan definisi gagal dalam menawarkan teori yang cocok untuk
pembangunan sosial atau merupakan pedoman praktis mengenai bagaimana suatu
pembangunan sosial ideal dapat diwujudkan. Walaupun Lloyd banyak membaca
literatur tentang pekerjaan sosial, nilai, aspirasi, dan kemuliaan tuhan, hal
demikian hanya sebagai angan-angan daripada perspektif. Menurutnya, istilah
pengembangan sosial muncul ketika literatur pekerjaan sosial berusaha untuk
mewujudkan pekerjaan sosial sebagai profesi individual di bidang itu, kemudian
banyak definisi gagal mewujudkan perannya di dalam pembangunan sosial secara
nyata.
Meskipun
kritik Lloyd sangat nyata, hal itu kemudian disadari oleh pekerja sosial yang
kemudian berusaha membuat definisi pembangunan sosial yang lebih khusus, dan
praktis. Di antaranya ada yang membuat definisi pembangunan sosial sebaga
perspektif psiko-sosial yaitu suatu proses pertumbuhan individu atau
aktualisasi diri. Para penulis mencatat bahwa proses merupakan upaya memperkuat
fungsi individu dan menghasilkan kemampuan diri dan juga masayarakat. Jadi
pembangunan sosial berorientasi pada individu, tetapi dapat sukses atau
berhasil di dalam peningkatan kehidupan masyarakat. Seperti diuraikan
sebelumnya, pendahulu pendekatan ini adalah Henry Maas (1984) yang telah
membuat batasan pembangunan sosial sebagai suatu proses yang manusia dapat
menjadi bertambah kemampuannya untuk berinteraksi sesuai dengan kemampuannya
dan tanggung jawabnya. Maas, menekankan bahwa seringkali istilah itu digunakan
dalam interaksi sosial yang lebih membantu membuat perhatian dan kebersamaan di
dalam masyarakat.
Kelompok
kedua, pekerja sosial mendefinisikan pembangunan sosial dalam praktek yang di
Amerika disebut dengan praktek pekerjaan sosial tidak langsung atau praktek
pekerjaan sosial makro. Praktek pekerjaan sosial meliputi community
organization, social planning dan administrasi pekerjaan sosial. Pendekatan
sistematis tentang pekerjaan sosial makro tersebut disampaikan oleh Irving
Spergel (1978) yang membuat definisi pembangunan sosial sebagai praktek
struktural makro yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan sosial
masyarakat. Di dalam publikasinya Spergel menjelaskan secara rinci sejumlah
kegiatan suatu lembaga yang diberi nama ED yang bertugas merancang,
melaksanakan, dan mengendalikan suatu proyek bagu bagi pemuda yang menyimpang.
Dengan menggunakan proyek ini sebagai studi kasus Spergel menjelaskan bahwa
kegiatan ED termasuk ke dalam peran pembangunan sosial.
Meskipun
demikan, praktek individu dan praktek tidak langsung, keduanya merupakan
pendekatan pembangunan sosial yang berusaha untuk memperkenalkan peranan
praktek nyata bagi pekerja sosial, yang tidak berbeda dengan praktek pekerja
sosial sekarang ini, dan merupakan bentuk intervensi konvensional yang telah
dilaksanakan sebelumnya. Di dalam pendekatan Maas, pembangunan sosial agak
berbeda jauh dengan kegiatan pekerjaan sosial yang sudah lazim itu yang
caseworker dan groupworker membantu pengembangan pribadi dan
membantu mewujudkan aktualisasi diri melalui bimbingan atau pengalaman dari
kelompoknya. Hampir sama dengan pendekatan Spergel, suatu pendekatan agak
berbeda dari tanggung jawab pekerja sosial yakni dengan menggantungkan pada
organisasi masyarakat, kegiatan ketetanggan, dan administrasi pekerjaan sosial.
Walaupun permintaan pembangunan sosial sebagai model baru pekerjaan sosial,
berbagai kegiatannya masih merupakan bagian dari pekerjaan sosial seperti
beberapa tahun lalu. Untuk mendefinisikan pembangunan sosial agar lebih
sederhana daripada memberikan warna baru dan masih dalam konsep pembangunan
sosial sebagai padan kata dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan pekerja
sosial itu sendiri.
Kelompok
ketiga, pekerja sosial yang berusaha merumuskan pembangunan sosial yang bisa
diterapkan dengan menyandarkan pada kemajuan pendekatan yang melibatkan antar
bidang ilmu dari studi pembangunan. Banyak pembangunan sebelumnya telah
diterapkan di dunia ketiga, yang telah diterima sebagai suatu jalan terbaik
untuk melaksanakan pembangunan di negara berkembang tersebut. Contohnya
publikasii oleh Frank Faiva (1977, 1982) John Jones dan Rama Pandey (1981),
serta Daniel Sander (1982) dan lainnya. Walaupun berbagai usaha itu kesemuanya
berusaha untuk mengembangkan pembangunan sosial melalui penelitian berikutnya,
namun mereka belum bisa menerima perspektif pembangunan sosial di dalam bidang
pekerjaan sosial.
Bisa
dikatakan sebagai perspektif pekerjaan sosial unik jika telah banyak yang sudah
dilaksanakan. Juga sangat penting bahwa pekerjaan sosial tidak hanya suatu
idealismme dan pendekatan serampangan yang telah digunakan di masa lalu. Tetapi
pekerjaan sosial juga tertarik pada pembangunan sosial dan menjadi bagian dari
pembangunan di masa lalu. Usaha pekerja sosial untuk merumuskan definisi
pembangunan sosial sebagai pendekatan unik merupakan langkah maju. Di lain
pihak, sumbangan pekerja sosial untuk pembangunan sosial patut juga dihargai.
Pekerja sosial telah memperkenalkan pembangunan sosial di negara maju dan juga
pekerja sosial telah menjadi bagian dari pendekatan pembangunan sosial.
Tambahan lagi, pekerja sosial yang mengkhususkan pada isu praktis telah
memperkuat inti pembangunan sosial dan sangat peduli terhadap program-program
pembangunan sosial. Di masa depan, mereka mungkin akan mendorong keberadaan
pendekatan ini untuk melekat di dalam perspektif intervensi pekerjaan sosial.
5.4 Pembangunan Sosial dan Studi
Pembangunan
Istilah
pembangunan sosial sudah digunakan secara luas di dalam berbagai bidang ilmu di
kawasan studi pembangunan. Awalnya digunakan untuk menyediakan berbagai layanan
sosial di negara berkembang. Khususnya di dunia ketiga, pembangunan
sosial mempunyai banyak arti mengenai definisi yang digunakan sekarang ini.
Berbagai definisi itu juga digunakan di dalam buku ini.
Sebagaimana
dijelaskan di dalam bab 3 nantinya, pembangunan sosial telah diperkenalkan oleh
pemerintah pemimpin Kolonial Inggris. Yang mengharapkan ada kaitannya antara
pelayanan kesejahteraan sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Kala itu,
pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah kolonial dan
para pendiri di berbagai negara yang baru merdeka. Pemerintah menyadari adanya
Negara kesejahteraan dengan memperkenalkan program-program yang berhubungan
dengan pelayanan sosial remedial yang diperkenalkan di negara jajahannya dan
mereka ingin membuat sumbangsih yang positif terhadap pembangunan ekonomi.
Pelayanan
pekerjaan sosial tradisional yang hanya menyediakan layanan bagi pengemis,
remaja nakal, orang cacat dan berbagai kelompok fakir miskin lainnya dengan
memperbesar program pemberantasan buta huruf, program pemberdayaan masyarakat,
ada keyakinan nantinya akan bisa mendorong pendekatan pembangunan di dalam
kesejahteraan sosial. Kata pembangunan sosial muncul dari usaha
seperti itu. Bersamaan dengan aspek kebijakan kesejahteraan sosial bagi
pemerintah kolonial yang lebih dikenal dengan pelayanan pekerjaan sosial
remedial, dan program pembangunan masyarakat.
Pembangunan
sosial terus dikembangkan, di Amerika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia di
tahun 50 an dan 60-an. Istilah pembangunan sosial tidak bisa diterima banyak
pemerintah di dunia ketiga karena wujudnya berupa organisasi non pemerintah
yang sering disebut dengan NGO. Meskipun di Amerika aslinya digunakan istilah
itu sesuai dengan yang digunakan di Inggris yang mengkombinasikan pekerjaan
sosial remedial dan pembangunan masyarakat. Di tahun 1960-an, ketika pertama
kali pembangunan menyebar ke seluruh dunia, pemerintah Amerika menawarkan
definisi pembangunan sosial seperti itu. Pemerintah Amerika mendesak bahwa
konsep pembangunan sosial harus dibatasi pengertiannya untuk difokuskan pada
pekerjaan sosial dan pembangunan masyarakat, yang bertujuan untuk menghadapi
masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, dengan meningkatkan
partisipasi dan integrasi pembangunan ekonomi dan perencanaan sosial.
Sekarang
istilah pembangunan sosial digunakan di dalam konteks pembangunan di dunia
ketiga, yang agak berbeda dengan sebelumnya. Banyak ahli menggunakan istilah
pembangunan sosial lebih spesifik yang merupakan penyediaan pelayanan sosial
oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri atau departemen sosial di negara
berkembang. Sebagaimana dijelaskan di depan, hal tersebut sebagai realisasi
dari pembangunan sosial. Seringkali pembangunan sosial digunakan sebagai bentuk
tanggung jawab dari suatu usaha dari lembaga pemerintah untuk merumuskan
program-program yang sesuai dan lebih tepat dengan kebutuhan atau keadaan
negara yang bersangkutan. Hal itu digunakan sebagai alasan seorang menteri atau
departemen pekerjaan sosial di banyak negara yang terkadang merubahnya dengan
menteri negara pembangunan sosial. Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial
akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan sosial meliputi pelayanan
pekerjaan sosial tradisional seperti residual casework, probation, social
casework, dan program pembangunan masyarkat, pemberdayaan perempuan, pelayanan
remaja, gizi dan penampungan anak.
Ahli
lainnya menggunakan istilah pembangunan sosial lebih luas yakni meliputi
seluruh pelayanan sosial. Tambahan lagi, pelayanan kesejahteraan sosial dan
pekerjaan sosial. Istilah di atas termasuk juga kesehatan, pendidikan,
perumahan, dan berbagai bidang lainnya. Di dalam
pendekatan ini, pembangunan sosial merupakan pelayanan sektor sosial umum, dan
sering digunakan dalam konteks perencanaan nasional yang berkonotasi
perencanaan dan pengkoordinasian berbagai pelayanan sosial. Pembangunan sosial
dimaknai atau bersinonim dengan perencanaan sektor sosial dan menteri negara di
bidang sosial, yakni suatu departemen yang menyediakan layanan sosial. Sebagai
contoh, dalam pendekatan ini dikemukakan Hardiman dan Midley (1981 dan 1989)
kebijakan sosial di dalam negara berkembang meliputi pembahasan isu kebijakan
yang dapat mempengaruhi pelayanan sosial menyeluruh di negara dunia ketiga.
Pihak
yang berwenang lain memperluas lingkup pembangunan sosial yang mencakup
pelayanan sosial dan juga kebijakan sosial secara luas serta program-program
yang langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat di
negara berkembang. Di dalam definisi ini, pembangunan sosial merupakan payung
yang meliputi pelayanan sosial umum, perundangan kepemilikan tanah di pedesaan,
partisipasi masyarakat, keluarga berencana dan kependudukan, serta strategi
nasional untuk memperbaiki kondisi orang miskin maupun mempertinggi derajad
kehidupan masyarakat. Definisi yang luas ini berhimpitan dengan pendekatan
ekonomi politik yang banyak digunakan dalam pembahasan selanjutnya guna
memperkaya perspektif teoritis terhadap keberadaan pembangunan sosial.
5.5 Ekonomi Politik dan
Pembangunan Sosial
Ekonomi
politik adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan pengetahuan ekonomi, ilmu
politik dan teori sosial yang peduli terhadap kepentingan nasional dan
internasional. Pembangunan sosial pertama kali digunakan abad ke 17
yang merupakan pengendalian masalah-masalah ekonomi di suatu negara, tetapi di
akhir abad 20 lalu telah digantikan dengan ekonomi di jaman modern sekarang
ini. Pada awal abad 20 istilah ekonomi politik telah banyak digunakan untuk
menjelaskan teori ekonomi klasik dari Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx.
Dengan bangkitnya ilmu sosial Marsist tahun 1960-an ekonomi politik menjadi
suatu ilmu yang sedang digemari dan digandrungi para ilmuwan sebagai suatu
pendekatan pembangunan dan banyak digunakan ilmuwan sosial untuk
dipertimbangkan dalam membuat semua keputusan politik.
Ekonomi
politik tidak merupakan bidang yang tersendiri, sedikit universitas telah
memisahkan jurusan ekonomi politik. Walaupun ekonomi politik berhubungan dengan
ilmu ekonomi sesungguhnya ilmu ekonomi politik merupakan pendekatan antar
disiplin di dalam ilmu sosial yang berusaha mengintegrasikan berbagai
pengetahuan umum ilmu sosial. Lebih dari sekedar perspektif, atau model
pemikiran ilmu sosial, melainkan sebagai disiplin tertentu atau bagian disiplin
tertentu. Ekonomi politik langsung berfokus pada tema-tema sosial dan
pertanyaan ekonomi, untuk menghadapi secara langsung persoalan ekonomi yang
berkaitan dengan nilai, ideologi yang bisa mendorong dan mengembangkan
perspektif makro dan dengan mudah dapat meletakkan suatu masalah bersifat
nasional atau internasional.
Di
dalam ekonomi politik, pembangunan sosial merupakan awal adanya lembaga
internasional dan khususnya di Amerika merupakan bagian integral dari usaha
mengembangkan peningkatan ekonomi dan sosial di negara-negara yang baru
merdeka. Sebagaimana yang akan dibahas dalam bab berikutnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima definisi dari Inggris tentang
pembangunan sosial yang merupakan kombinasi antara pekerjaan sosial remedial
dan program pembangunan masyarakat. Walaupun demikian, di tahun 60-an PBB mulai
menyarankan pendekatan yang lebih luas yaitu suatu pendekatan yang lebih luas.
Pembangunan sosial didefinisikan sebagai kebijakan dan program yang melekat
dengan pembangunan ekonomi pembangunan dan mempertinggi standart hidup semua
warga negaranya. Pendekatan demikian akan diuraikan secara luas pada pandangan
ekonomi politik.
Pembangunan
sosial menempatkan masalah yang bersifat tradisional ke dalam bidang ekonomi
politik. Ekonomi politik peduli terhadap kehidupan masyarakat karena sebagai
basis aktivitas ekonomi, dan juga kesejahteraan sosial, kemiskinan, kekayaan
dan kesempatan untuk berkembang atau berusaha. Pembangunan sosial peduli
terhadap masalah semacam itu. Ekonomi politik berisikan pandangan ilmu sosial
yang berbeda-beda dengan menganalisis masalah kemanusiaan dan mengusulkan
berbagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Ekonomi politik juga
peduli terhadap peranan negara dan lembaga besar di masyarakat lainnya untuk
berperan dalam menyediakan kebutuhan sosial. Termasuk nilai dan keyakinan.
Pembahasan mengenai nilai dan keyakinan seringkali menjadi suatu perdebatan
yang tidak pernah terselesaikan.
Pengetahuan
ekonomi politik sekarang ini telah secara luas diterima dalam pemikiran
pembangunan sosial. Bahasa, idea, pendekatan dan masalah yang disarankan bisa
diterima dalam mempengaruhi ekonomi politik. Walaupun ekonomi politik, tidak
mengalami perkembangan mengenai definisinya sendiri ke dalam pembangunan
sosial, sumbangan ekonomi politik terhadap keberadaan pembangunan sosial tidak
bisa diabaikan.
VI. Daftar Pustaka
James
Midgley, 1995. Social Deveopment : The Development Persective in Social
Welfare (halaman 1- 36) Sage Publication, London.